Dalam rangka menyambut Hari Wanita Internasional, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar pelayanan Keluarga Berencana (KB) serentak di seluruh Indonesia mulai 8 hingga 11 Maret 2023.

Pelayanan KB serentak ini ditujukan guna meningkatkan kepesertaan KB baru dan komitmen akseptor Pasangan Usia Subur (PUS) dalam keberlangsungan pemakaian kontrasepsi.

Pelaksanaan pelayanan KB serentak dipusatkan di dua lokasi di Jawa Tengah, yakni di Demak dan Kota Semarang. Di Kabupaten Demak, dipusatkan di Puskesmas Guntur II dan Klinik Rifda Bonang dipimpin langsung Deputi bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN, Eni Gustina. 

Sedangkan, di Semarang digelar di Rumah Sakit Tentara (RST) Bhakti Wira Tamtama, Kota Semarang dihadiri Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. Sasaran pelayanan KB serentak meliputi KB Ulangan, KB Ganti Cara, KB Pascapersalinan, dan KB Baru selain KP Pascapersalinan. 

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN, Eni Gustina, mengatakan, pelayanan KB serentak ini sekaligus upaya percepatan penurunan stunting.

“Spacing dan stunting menjadi satu sebab akibat. Artinya mereka yang mengatur jarak atau spacing antara hamil atau melahirkan lebih dari 3 tahun, terbukti anak yang dilahirkan tidak stunting. Berbeda halnya dengan yang jaraknya kurang dari 2 tahun, hampir dua kali lipat kejadian stuntingnya. Maka salah satu upaya BKKBN untuk meminimalkan risiko stunting adalah dengan mengatur jarak kelahiran melalui Pelayanan KB,” tutur Eni Gustina, dalam keterangan tertulis diterima HerStory, Kamis (9/3/2023).

Menurut Eni, pelayanan KB serentak ini juga untuk mengejar indikator pencapaian pelayanan modern contraceptive prevalence rate.

"Kegiatan pelayanan ini menyesuaikan dengan event-event yang ada, salah satunya pada bulan Maret ini, yang merupakan bulan woman international day. Dimana memberikan hak-hak kepada perempuan untuk sehat. Kontrasepsi bukan hanya sekedar alat untuk membatasi kehamilan, akan tetapi juga untuk menjaga kesehatan reproduksi bagi perempuan,” ujar Eni Gustina.

Menurut Eni, BKKBN ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi koordinator pelaksana untuk Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. Salah satu intervensinya melalui penurunan 4 terlalu, yakni terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat dan terlalu banyak menggunakan kontrasepsi. 

Adapun, capaian prevalensi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) secara Nasional pada 2022, sebesar 22,6% target 28% pada tahun 2024. 

"Kenapa MKJP, karena secara kualitas MKJP lebih efektif, efisien dan ekonomis. Jadi masyarakat bisa menghemat uangnya, tenaganya dan waktunya, lebih berkonsentrasi mengasuh anaknya lebih optimal. Masyarakat yang akan melakukan kontrasepsi jangka panjang juga gratis, bahkan untuk IUD dan Implant tenaga kesehatannya kita bayar. Kita juga menyediakan bahan habis pakai seperti betadine, sarung tangan, dan kain kasa," tegas Eni.

Agar mencapai target pada 2024, Eni menegaskan, perlu dilakukan pendekatan komunikasi kepada komunitas masyarakat dan tokoh agama. 

"Selain itu juga dipersiapkan tim pemberi informasi, melalui pelatihan yang sudah kita persiapkan,” kata Eni.

Melalui diskusi bersama Kepala Puskesmas Guntur 2, Dinas Kesehatan, Camat Guntur dan BKKBN, prevalensi angka KBPP di Kecamatan Guntur mencapai angka 86%. Selain itu Kecamatan Guntur merupakan pioneer Open Defecation Free (ODF) di Demak.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Widwiono, menyampaikan, angka prevalensi MKJP di Jawa Tengah di atas rata-rata nasional, yaitu 27%. Sedangkan prosentase MKJP secara nasional sebesar 22,6%.

"Jadi apabila MKJP diterapkan, maka bisa selaras dengan percepatan Penurunan stunting. Di kabupaten Demak, angka KB nya sudah bagus. Bahkan di Puskesmas ini, angka KBPP nya mencapai 86%. Sejalan dengan prevalensi angka stunting di kabupaten Demak yang turun hingga 9,2%. Jadi yang dilakukan di Kabupaten Demak ini sudah on the track,” ungkap Widwiono.

Melalui MKJP, jarak kehamilan dapat diatur. Pengaturan jarak kelahiran dapat mengurangi bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) yang dapat berpotensi stunting.

Selan itu, MKJP juga untuk mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan bayi, sekaligus menurunkan Total Fertility Rate (TFR) dan angka kemiskinan ekstrim di Indonesia.