Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meluncurkan aplikasi New SIGA. Ini merupakan pengembangan dari Sistem Informasi Keluarga (SIGA).

Aplikasi ini diluncurkan sebagai basis pelaksanaan tugas dan fungsi Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Sejumlah Perwakilan BKKBN Provinsi terus memperkuat peran Penyuluh KB untuk meningkatkan capaian pelaporan dalam aplikasi New SIGA.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten Rusman Efendi, menekankan, setiap pelayanan yang dilaksanakan setiap bulannya dipastikan tercatat dan terlaporkan dalam New SIGA. 

“Ini guna mencatat cakupan pelaporan di New SIGA. Karena keberhasilan kita dalam bekerja tanpa tercatat dan terlaporkan tidak akan bermakna apapun,” ungkap Rusman, dalam rilis yang diterima HerStory, Jumat (31/3/2023). 

Rusman juga menggelar pertemuan dan diskusi dengan seluruh Penyuluh KB, terutama yang berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pertemuan yang digelar secara daring ini difokuskan untuk meningkatkan capaian pelaporan New SIGA.

Rusman meminta Ketua Tim Pokja Data dan Informasi BKKBN Provinsi Banten Rangga Walessa agar segera menindaklanjuti hal tersebut dengan menggerakan Penyuluh KB se-Banten melakukan pemantauan dan pengendalian pelaporan New SIGA.

Kegiatan tersebut dibagi menjadi dua sesi, yakni Penyuluh KB dan Penyuluh Lapangan KB. Dalam diskusi intensif tersebut, para PKB diingatkan kembali salah satu tugas pokok dalam mengawal program Bangga Kencana.

“Melalui kegiatan kita dapat mengidentifikasi kemudian diinventaris apa yang menjadi kendala pelaporan di New SIGA ini, sehingga kita dapat segera melakukan intervensi dan pengendalian agar capaian di bulan berikutnya lebih baik lagi. Kegiatan ini juga akan rutin kita laksanakan setiap bulannya dan akan dilakukan sebelum kegiatan radalgram sehingga mudah-mudahkan pada saat radalgram nanti potretnya menjadi lebih bagus lagi,” tutur Rangga. 

Aplikasi new Siga menjadi salah satu tugas bagi PKB/PLKB sesuai dengan Permenpan Nomor 52 tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. Hal ini juga dapat dilakukan setiap bulan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi PKB/PLKB sekaligus P3K. 

Secara nasional, berdasarkan data SIGA, cakupan pelayanan kontrasepsi periode Februari 2023 sudah di atas rata-rata. Namun untuk pengendalian lapangan masih cukup rendah disebabkan beberapa kendala.