Program Integrasi Layanan Primer (ILP) di Kabupaten, Kendal, Jawa Tengah, resmi diluncurkan pada Jumat (19/7/2024).

Peluncuran ini ditandai dengan pemukulan gong sebanyak 3 kali dan pemberian cindera mata.

Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, ILP adalah implementasi dari transformasi kesehatan pilar pertama, yakni transformasi layanan primer yang tujuannya meningkatkan layanan dan fasilitas kesehatan kepada masyarakat.

“Saya ingin masyarakat terlindungi tetap sehat, jangan tunggu sampai sakit. Untuk itu, kami merevitalisasi puskesmas yang fokusnya promotif preventif,” ungkapnya.

Gak cuma itu saja, Menkes Budi juga menyampaikan bahwa ada salah satu kabupaten yang pelayanan kesehatan primernya berhasil menerapkan ILP, yakni Puskesmas Plantungan.

Tentu saja karena keberhasilan ini, Puskesmas Plantungan menjadi salah satu puskesmas terbaik nasional dan diundang ke Rakerkesnas 2024 untuk berbagi praktik dengan insan kesehatan dari seluruh Indonesia lho Beauty!

“Terima kasih sudah membantu Kementerian Kesehatan menjaga masyarakat Indonesia dan sudah memberikan contoh bagi daerah lain,” kata Menkes.

Keberhasilan ini membawa Puskesmas Plantungan menjadi percontohan nasional bagi 80 puskesmas di daerah tersebut merupakan hasil kerja keras semua pihak yang terlibat.

Gak cuma itu saja yang dijelaskan oleh Bupati Kendal Dico Ganinduto, ia juga memberikan apresiasi atas segala dedikasi yang telah diberikan untuk kemajuan layanan kesehatan di Kabupaten Kendal.

Hingga kini, kata dia, sebanyak 71 puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), dan Pos Kesehatan Desa (PKD) dari 286 desa dan 331 posyandu telah menerapkan ILP. Ia juga berkomitmen agar desa-desa lain segera menerapkan ILP.

"Sisanya ini nanti kami coba intervensi. Kalau ada kesulitan terkait anggaran, mumpung masih proses, mudah-mudahan nanti kami anggarkan pada tahun 2025 agar seluruh desa di Kabupaten Kendal bisa transformasi pelayanan yang lebih baik," katanya.

Tentu saja keberhasilan Puskesmas Plantungan dalam menerapkan ILP ini tak luput juga karena koordinasi yang baik mulai dari para pemangku kepentingan hingga kabupatennya di wilayahnya sehingga penerapannya bisa sangat mudah dan cepat.