Demam berdarah dengue (DBD) tidak lagi hanya menjadi penyakit musiman. Di Indonesia, risiko penularan dapat terjadi sepanjang tahun sehingga upaya pencegahan dinilai perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Selain berdampak pada kesehatan, dengue juga memberikan beban ekonomi yang besar bagi pasien, keluarga, hingga sistem kesehatan nasional.

Studi terbaru dari Universitas Gadjah Mada (UGM) memperkirakan beban ekonomi akibat dengue di Indonesia pada 2024 mencapai USD550,9 juta atau hampir Rp9 triliun, dengan lebih dari 2 juta kasus rawat inap. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dengue menjadi salah satu prioritas kesehatan masyarakat yang membutuhkan pendekatan pencegahan lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak.

Temuan tersebut dipaparkan dalam Jakarta Dengue Forum (JDF) yang diselenggarakan oleh PT Takeda Innovative Medicines bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang DKI Jakarta (IDAI Jaya). Forum ilmiah ini dihadiri lebih dari 300 tenaga kesehatan sebagai wadah memperkuat kolaborasi dalam upaya pencegahan dengue di Indonesia.

Dr. Diah Ayu Puspandari, M.Kes., MBA., Apt., dari Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM menjelaskan bahwa kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum sepenuhnya menghilangkan beban biaya yang harus ditanggung pasien.

Menurutnya, pasien peserta JKN masih mengeluarkan biaya mandiri (out of pocket) rata-rata Rp1,1 juta hingga Rp1,3 juta untuk kebutuhan nonmedis, seperti transportasi dan akomodasi pendamping, di luar kehilangan produktivitas. Sementara itu, pasien yang tidak memiliki asuransi diperkirakan harus mengeluarkan biaya Rp4,3 juta hingga Rp5,6 juta karena seluruh biaya perawatan medis ditanggung sendiri.

Studi tersebut juga menunjukkan bahwa beban ekonomi dengue paling dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, terutama ketika biaya tak terduga dan hilangnya pendapatan terjadi secara bersamaan. Kondisi ini dinilai berpotensi memperdalam kesenjangan finansial sekaligus memicu kemiskinan baru.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Dr. dr. Sri Rezeki Hadinegoro, Sp.A(K), mengatakan dampak dengue tidak hanya berupa biaya pengobatan, tetapi juga berpengaruh terhadap produktivitas keluarga.

Menurutnya, ketika seorang anak harus dirawat akibat dengue, orang tua perlu mendampingi sehingga kehilangan waktu bekerja. Sebaliknya, apabila orang tua yang terinfeksi, anggota keluarga lain juga harus memberikan perawatan sehingga aktivitas sehari-hari dan kondisi ekonomi keluarga ikut terdampak. Ia menambahkan, masa pemulihan dengue umumnya membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua minggu.

Sejalan dengan hal tersebut, studi UGM mencatat bahwa salah satu beban tersembunyi terbesar akibat dengue berasal dari hilangnya produktivitas. Pada kelompok pasien peserta JKN, kerugian akibat kehilangan waktu produktif diperkirakan mencapai USD115 juta atau sekitar Rp1,81 triliun sepanjang 2024. Sementara pada kelompok non-JKN, nilainya mencapai USD47,8 juta atau sekitar Rp755,2 miliar.

Prof. Sri menilai upaya pencegahan dengue tidak lagi cukup hanya mengandalkan langkah konvensional seperti 3M Plus. Menurutnya, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui sinergi pengendalian vektor nyamuk, penguatan diagnosis dini di fasilitas kesehatan, serta pemanfaatan intervensi medis yang inovatif seperti vaksinasi agar perlindungan terhadap masyarakat semakin optimal.

Sementara itu, Guru Besar Departemen Farmakologi dan Terapi FK-KMK UGM, Prof. Dr. Jarir At Thobari, D.Pharm., Ph.D., memaparkan hasil kajian pemodelan ekonomi kesehatan yang dipresentasikan pada 9th Asia Dengue Summit 2026 di Singapura.

Berdasarkan skenario pemodelan tersebut, implementasi vaksinasi dengue di Indonesia diproyeksikan dapat berkontribusi pada penurunan kasus dengue bergejala, rawat inap, dan kematian selama periode 20 tahun. Kajian itu juga memperkirakan potensi pengurangan beban penyakit sebesar 1,1 juta hingga 1,3 juta Disability-Adjusted Life Years (DALY).

Selain manfaat kesehatan, hasil pemodelan tersebut menunjukkan bahwa dari perspektif masyarakat, implementasi vaksinasi dengue berpotensi menghasilkan penghematan biaya sebesar USD329 juta hingga USD731 juta, atau sekitar Rp5,2 triliun hingga Rp11,5 triliun dalam kurun waktu 20 tahun.

Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines, Andreas Gutknecht, mengatakan pihaknya terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, organisasi profesi, tenaga kesehatan, sektor swasta, dunia pendidikan, masyarakat, dan media untuk mendukung upaya pencegahan dengue yang lebih komprehensif.

Menurutnya, komitmen tersebut diwujudkan melalui edukasi berkelanjutan bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat, serta perluasan akses terhadap upaya pencegahan dengue yang inovatif agar lebih banyak keluarga Indonesia memahami risiko penyakit tersebut dan dapat mengambil langkah perlindungan sejak dini.

Di sisi lain, Ketua IDAI Jaya, Prof. Dr. dr. Rismala Dewi, Sp.A(K), menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pencegahan dan tata laksana dengue. Ia juga mengajak para dokter anak untuk terus berperan aktif memberikan edukasi kepada orang tua, mendorong deteksi dini, serta membantu keluarga memahami langkah-langkah perlindungan guna mengurangi risiko dan dampak dengue pada anak.