Moms, kamu pasti tahu jika setiap tanggal 22 Desember pasti dirayakan sebagai Hari Ibu. Nah ternyata di tahun 2024 ini, Hari Ibu sudah menginjak yang ke-96, lho. Dalam menyambutnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pun meluncurkan 3 program prioritas untuk memberdayakan para perempuan dan memberikan perlindungan kepada anak agar bisa menuju Indonesia Emas di tahun 2045 nanti.

Fyi nih Moms, program-program tersebut ada Ruang Bersama Indonesia (RBI), perluasan fungsi layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, dan penguatan Satu Data Perempuan dan Anak berbasis desa.

Arifah Choiri Fauzi sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pun menegaskan jika Hari Ibu sangat penting karena bisa mengingatkan jika para perempuan merupakan penggerak utama dalam pembangunan nasional.

“Kesetaraan gender adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045. Dengan memberdayakan perempuan, kita dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh keluarga,” ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema 'Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045', Senin (18/11).

Lebih lanjut, menurut Arifah program Ruang Bersama Indonesia merupakan bentuk pengembangan dari Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Melalui program RBI, pemerintah pun bekerjasama dengan masyarakat untuk menghadirkan ruang belajar, pelatihan keterampilan, dan tempat bermain anak dengan mengedepankan nilai-nilai lokal dan budaya bangsa.

Selain itu, RBI pun diharapkan bisa mengatasi ketergantungan anak pada ponsel melalui edukasi berbasis budaya dan permainan tradisional.

“RBI merupakan gerakan hati, bukan sekadar program seremonial. Di sini, anak-anak dapat bermain permainan tradisional yang menanamkan nilai-nilai kerjasama, integritas, dan keberagaman,” tutur Arifah.

Moms harus tahu jika RBI menyediakan pelatihan keterampilan berbasis desa. Bukan itu saja, data yang terkumpul dari RBI akan menjadi landasan untuk mengembangkan Satu Data Perempuan dan Anak, lho.

Untuk langkah awal, RBI akan diluncurkan di enam lokasi terlebih dahulu, mulai dari Jambi, NTT, Tangerang, hingga Malang. Desa-desa ini akan jadi contoh dengan indikator keberhasilan seperti nol angka stunting dan berkurangnya kekerasan terhadap perempuan serta anak.

Sementara itu, program prioritas kedua, yaitu perluasan fungsi Sapa129. Harapannya agar masyarakat mempermudah melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik yang dialami maupun yang disaksikan.

“Kami berupaya memastikan setiap laporan ditangani secara responsif dan cepat melalui koordinasi dengan UPTD di kabupaten atau kota terkait,” ujar Arifah.

Menurut Arifah, Sapa129 akan menjadi sarana edukasi dan advokasi untuk masyarakat agar lebih peka terhadap isu kekerasan di sekitarnya.

Lalu untuk program ketiga, yaitu inisiatif Satu Data Perempuan dan Anak berbasis desa dirancang untuk mendukung pembangunan berbasis bukti. Rupanya, data-data yang dikumpulkan itu akan digunakan untuk memetakan masalah stunting, kekerasan, hingga pendidikan. Dengan data ini, intervensi yang dilakukan di tingkat desa dapat lebih efektif dan terukur.

“Program ini adalah langkah awal menuju keluarga yang kuat, desa yang mandiri, dan Indonesia yang tangguh,” tambah Arifah.

Bisa disimpulkan Beauty, ketiga program tersebut mencerminkan komitmen Kementerian PPPA untuk menjadikan perempuan dan anak sebagai prioritas dalam pembangunan. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, mimpi menuju generasi emas yang sejahtera bukanlah hal yang mustahil.

Indeks Pembangunan Gender Indonesia

Moms, tahukah kamu jika populasi perempuan Indonesia mencapai 49,42%, sementara populasi anak mencapai 31,60%. Berkaitan dengan itu, saat ini pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi prioritas strategis untuk dukung visi Indonesia Emas 2024.

Menurut Arifah, data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia pada periode  2010-2023 yang terus meningkat dari 89,42 menjadi 91,85.

“Kesetaraan gender telah menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Hal ini penting, karena dengan memberdayakan perempuan, kita tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi,” jelas Arifah.

Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mengalami peningkatan signifikan, dari 50,22% pada 2014 menjadi 54,52% pada 2023. Hal itu bisa disimpulkan jika semakin banyak perempuan yang terlibat dalam pembangunan ekonomi.

Selain itu, angka perkawinan anak juga terus menurun, dari 10,82% pada 2019 menjadi 6,92% pada 2023.

“Pencapaian ini adalah hasil dari kerja keras dan kolaborasi semua pihak dalam menciptakan lingkungan yang lebih mendukung perempuan dan anak,” tegasnya. 

Pemerintah pun menyadari jika peningkatan IPG tak bisa dicapai tanpa adanya kolaborasi dengan berbagai pihak. Untuk itu, Kementerian PPPA pun bekerjasama dengan Kementerian lain, pemerintah daerah, dan masyarakat agar para perempuan bisa mendapatkan akses yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan.

Meskipun dari data terlihat ada kemajuan, Arifah menegaskan hingga saat ini banyak tantangan yang harus dibereskan, mulai dari pernikahan dini, kekerasan berbasis gender, dan stunting.

Maka dari itu, menurut Arifah kesetaraan gender bukan lagi soal tujuan, tapi juga alat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dengan IPG yang terus meningkat, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Kami optimis bahwa perempuan Indonesia akan terus menjadi aktor utama pembangunan. Bersama, kita akan menciptakan generasi emas yang tangguh dan siap menghadapi tantangan global,” pungkas dia.

Baca Juga: Waduh! Kemenpppa Sebut Ruang Publik Belum Sepenuhnya Aman untuk Wanita, Arifah Fauzi: Ini Jadi Alarm!

Baca Juga: Kemen PPPA Ajak Perempuan untuk Mengembalikan Nilai Budaya Indonesia yang Mulai Tergerus