Beauty pastinya sudah tahu dong permasalahan yang ada di Indonesia dan kini tengah menjadi topik publik? Yups soal pemangkasan anggaran untuk efisiensi yang digaungkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Pemangkasan anggaran ini memang menyasar ke berbagai lembaga tanpa terkecuali KemenPPPA dan Kompas Perempuan. Padahal, keduanya memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan pelayanan maksimak dan perlindingan untuk para korban kekerasan. Alhasil, karena adanya penurunan anggaran, program kerja pun ikutan menurun.

Diketahui tahun 2025 anggaran Komas Perempuan dipangkas hingga 39,41%. Kini, Komnas Perempuan hanya memiliki anggaran sebesar Rp 28,9 miliar yang sebelumnya Rp 47,7 miliar.

Walaupun efisiensi ini adalah penghematan APBN, keputusan ini mempengaruhi pelayanan Komnas Perempuan dan membuat KemenPPPA tak bisa lagi memberikan layanan secara maksimal terhadap korban kekerasan.

Dilansir dari laman Antara, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyebutkan bahwa jumlah anggaran setelah efisiensi ini akhirnya dipergunakan untuk memenuhi belanja gaji layanan pegawai, operasional dasar, dan layanan publik.

Kini, KemenPPPA tak bisa lagi memberikan layanan secara maksimal terhadap korban kekerasan bahkan yang biasanya ada pendampingan, penjangkauan, hingga rehabilitasi kini anggaran yang diterima  hanya cukup untuk bayar gaji dan pengaduan lewat telepon.

“Anggaran kegiatan yang menjadi prioritas nasional hanya tersedia untuk pembayaran gaji tenaga pengaduan call center SAPA 129 sebanyak 34 orang, sedangkan layanan pendampingan, penjangkauan, rehabilitasi korban belum tersedia,” ungkap Arifah dalam rapat bersama Komisi VIII DPR.

Namun, demi bisa membantu masyarakat KemenPPPA tetap akan berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal kok!

Baca Juga: BCA dan Kementerian PPPA Resmi Bersinergi Optimalkan Layanan Pengaduan SAPA 129

Baca Juga: Demi Tingkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Intip Yuk Kolaborasi Kemen PPPA dan PBNU!