Beauty, kamu harus tahu jika Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendukung penyelenggaraan Women Empowerment Conference (WEC) 2025, apa itu?

Acara bertema “Unlock Our Potential, Shaping the Future of Indonesia” yang diselenggarakan PT Mustika Ratu Tbk dan Yayasan Puteri Indonesia (YPI) ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan nasional.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih mengatakan WEC 2025 merupakan ajang strategis yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, khususnya dalam upaya mendorong kesetaraan dan kepemimpinan perempuan. 

Ia menegaskan kesetaraan gender dan keterwakilan perempuan dalam posisi strategis masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Menurutnya, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, eksekutif, maupun sektor swasta masih jauh dari target nasional sebesar 30 persen.

“Kami mengapresiasi inisiatif Mustika Ratu dan Yayasan Puteri Indonesia dalam menyelenggarakan konferensi ini. Kita perlu mengubah cara pandang masyarakat terhadap peran perempuan. Mereka bukan hanya bagian dari urusan domestik, tetapi memiliki hak dan kapasitas yang setara untuk memimpin dan mengambil keputusan,” ujar Amurwani dalam konferensi pers WEC 2025, dikutip Kamis (10/4).

Amurwani juga menyoroti masih adanya kesenjangan gender yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan data dari Badan Pusat Statistik. 

Diskriminasi terhadap perempuan masih kerap terjadi, baik secara struktural maupun kultural. Oleh karena itu, edukasi dan advokasi berkelanjutan menjadi kunci, termasuk melalui peran figur publik seperti Puteri Indonesia untuk mendorong perubahan pola pikir masyarakat.

Lebih jauh, ia mengangkat isu diskriminasi upah dan kurangnya pengakuan terhadap pekerjaan perempuan, terutama mereka yang bekerja dari rumah atau di sektor informal. 

Banyak perempuan yang sebenarnya berperan aktif sebagai pengrajin, pelaku UMKM, hingga pekerja rumahan, tetapi peran mereka belum sepenuhnya dihargai secara ekonomi.

“Perempuan rumah tangga juga bekerja dan punya nilai ekonomi. Kemen PPPA terus mendorong perubahan ini melalui berbagai program, salah satunya Sekolah Gender yang mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi,” jelasnya.

Terkait tantangan global seperti perubahan iklim, Amurwani menekankan kepemimpinan perempuan sangat dibutuhkan. Perempuan memiliki pengalaman langsung terhadap dampak krisis iklim, terutama di sektor-sektor seperti air, pangan, dan energi.

“Ketika perempuan memimpin, mereka memahami kebutuhan komunitasnya secara lebih menyeluruh, termasuk kebutuhan perempuan lain. Namun, rendahnya representasi perempuan dalam kepemimpinan daerah masih menjadi hambatan dalam menghasilkan kebijakan yang responsif gender. Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin perempuan yang tidak hanya memahami isu perempuan, tetapi juga mampu merancang kebijakan yang solutif dan berkeadilan,” ungkapnya.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Puteri Indonesia (YPI), Putri Kus Wisnu Wardani menyampaikan pemberdayaan perempuan tidak dapat dipandang sebagai isu marginal.