Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bersama Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue mendorong penguatan sistem pelaporan dan peringatan dini terpadu dalam upaya menuju Zero Dengue Death 2030.

Upaya ini dibahas dalam Dialog Kebijakan bertema “Membangun Sistem Pelaporan dan Peringatan Dini yang Terintegrasi Menuju Indonesia Zero Dengue Death 2030” di Jakarta, Kamis (7/11/2025).

Forum lintas sektor ini diikuti oleh perwakilan pemerintah, akademisi, organisasi profesi, sektor swasta, serta masyarakat sipil. Seluruh peserta menyoroti pentingnya keselarasan data antarinstansi dan kepemimpinan nasional yang kuat dalam pengendalian dengue.
Data BPJS Kesehatan menunjukkan 1.068.881 kasus dengue pada 2024, dengan 98,7% di antaranya merupakan pasien rawat inap. Angka ini empat kali lipat lebih tinggi dari laporan Kementerian Kesehatan di tahun yang sama. Akibatnya, klaim pembiayaan melonjak dari Rp1,5 triliun pada 2023 menjadi Rp2,9 triliun pada 2024.

Wakil Ketua MPR RI, Dr. Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa dengue harus dipandang sebagai isu nasional yang memerlukan kepemimpinan lintas sektor.

“Dengue bukan lagi sekadar masalah kesehatan masyarakat, tapi cermin kesiapan sistem kita dalam melindungi rakyat. Kita perlu membangun satu data, satu arah, satu komitmen—agar setiap kematian akibat dengue tidak lagi dianggap wajar,” ujar Rerie.

Senada, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, menyampaikan apresiasi terhadap Kementerian Kesehatan yang tengah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Dengue 2026–2030 sebagai kelanjutan dari Strategi Nasional (STRANAS) Dengue 2021–2025. Ia mendorong agar dokumen baru tersebut diperkuat secara hukum dan mengakomodasi inovasi seperti vaksinasi dan teknologi digital untuk surveilans.

Ketua Umum KOBAR Lawan Dengue, dr. H. Suir Syam, menilai kolaborasi lintas sektor mendesak dilakukan.

“Ada gap besar antara data Kementerian Kesehatan sekitar 257 ribu kasus dan data BPJS lebih dari 1 juta kasus pada 2024. Ini menunjukkan adanya under-reporting. Kami berharap diskusi ini menghasilkan satu data beban dengue sebagai acuan bersama,” katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, menegaskan komitmen pemerintah memperbarui STRANAS Penanggulangan Dengue yang akan berakhir November 2025.

“Kami memperkuat deteksi dini, respons cepat, dan manajemen KLB dengan dukungan inovasi seperti vaksinasi dan teknologi wolbachia. Sinergi lintas sektor menjadi kunci menuju Indonesia bebas kematian akibat dengue,” ujar Dante.

dr. Lily Kresnowati, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, menambahkan bahwa pembiayaan besar akibat dengue harus menjadi alarm bagi sistem kesehatan nasional.

“Sebagian besar kasus rawat inap sebenarnya bisa dicegah. Kita perlu bergeser dari sistem reaktif ke sistem antisipatif berbasis data terpadu dan kolaborasi nyata,” ujarnya.

Dalam sesi penutup, dr. Jaya Mualimin, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, menegaskan efektivitas pendekatan menyeluruh melalui edukasi, perilaku sehat, dan vaksinasi dalam menekan kasus dengue di wilayahnya.

Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan sepakat memperkuat sistem pelaporan nasional yang kredibel dan akuntabel, serta mempercepat langkah menuju Zero Dengue Death 2030 melalui koordinasi berkelanjutan antarinstansi.