Sumber: istimewa
Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada suhu bumi dan pola cuaca, tetapi juga berpotensi memengaruhi penyebaran penyakit, termasuk demam berdarah dengue (DBD). Suhu, curah hujan, kelembapan udara, hingga fenomena El Niño dan La Niña dapat menciptakan kondisi yang mendukung perkembangbiakan nyamuk penyebab dengue.
World Health Organization (WHO) mencatat sekitar separuh populasi dunia berisiko terkena dengue, dengan estimasi 100–400 juta infeksi setiap tahun. Indonesia sendiri menempati posisi kedua sebagai negara dengan beban penyakit dengue tertinggi di dunia setelah Brasil, sekaligus yang tertinggi di Asia Tenggara.
Risiko penyebaran dengue juga berpotensi meningkat seiring perubahan iklim. Tinjauan sistematis terhadap penelitian sepanjang 2016–2025 mengenai dampak perubahan iklim terhadap DBD di Asia Tenggara menunjukkan bahwa perubahan suhu, curah hujan, kelembapan, serta fenomena iklim ekstrem dapat mempercepat siklus hidup nyamuk *Aedes aegypti*, meningkatkan kapasitas penularan virus, dan memperluas wilayah penyebaran dengue.
Di Indonesia, fenomena La Niña juga menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Studi klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi bahwa La Niña, termasuk fenomena triple-dip pada periode 2020–2023, berdampak pada pergeseran musim hujan yang datang lebih awal serta peningkatan curah hujan.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko lonjakan kasus DBD. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dipublikasikan dalam EnviroScienteae pada 2024, menggunakan data 2007–2017, yang mencatat fenomena La Niña kategori sedang berdampak signifikan terhadap peningkatan kasus DBD di 67,6% atau 23 provinsi di Indonesia.
Peningkatan curah hujan yang disertai kelembapan udara dan kestabilan suhu dapat memengaruhi perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Kondisi tersebut berpotensi memperpanjang umur nyamuk dewasa, mempercepat replikasi virus di dalam tubuh nyamuk, serta meningkatkan frekuensi gigitan.
Besarnya risiko dengue juga terlihat dari data kasus di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sepanjang Januari hingga Desember 2025 tercatat 161.752 kasus dengue dengan *Incidence Rate* (IR) 50,23 per 100.000 penduduk.
Dalam periode yang sama, dengue menyebabkan 673 kematian dengan *Case Fatality Rate* (CFR) 0,42%. Kasusnya tersebar di 475 kabupaten/kota pada 36 provinsi, sementara kematian dilaporkan terjadi di 224 kabupaten/kota pada 31 provinsi.
Angka tersebut menunjukkan dengue telah menyebar ke sekitar 92i total 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Selain menjadi persoalan kesehatan, dengue turut menimbulkan beban ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat dan sistem pembiayaan kesehatan.
Penelitian Center for Health Financing Policy and Insurance Management (Pusat KPMAK) Universitas Gadjah Mada (UGM), yang dipresentasikan dalam Asia Dengue Summit ke-9 di Singapura pada Juni 2026, memperkirakan beban ekonomi dengue di Indonesia mencapai US$550,9 juta atau hampir Rp9 triliun pada 2024, dengan lebih dari 2 juta kunjungan rawat inap.
Sebagian besar beban ekonomi tersebut berasal dari pasien yang dijamin BPJS Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Estimasi biaya medis langsung mencapai sekitar Rp3 triliun.
Peningkatan kasus dengue di fasilitas kesehatan tingkat pertama juga cukup signifikan, dari 122 ribu menjadi 321 ribu kasus atau naik 162,8%. Sementara itu, total pembiayaan dengue di fasilitas kesehatan layanan lanjutan mencapai Rp8,1 triliun sepanjang 2021–2025.
Meski telah ditanggung JKN, pasien dan keluarga masih menghadapi biaya lain di luar tagihan medis. Beban *out-of-pocket expenditure* atau pengeluaran langsung rumah tangga tersebut diperkirakan mencapai Rp3,5 triliun, mencakup biaya transportasi, konsumsi, akomodasi pendamping, hingga kehilangan pendapatan karena tidak dapat bekerja selama masa perawatan.
Meningkatnya tantangan pengendalian dengue akibat perubahan iklim dan besarnya beban penyakit mendorong perlunya strategi pencegahan yang lebih terintegrasi.
Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue dan Forum Diskusi Denpasar 12 MPR RI menggelar dialog kebijakan bertajuk “Dampak Perubahan Iklim terhadap Beban Dengue dan Strategi Pencegahan”. Dialog ini merupakan seri kedua dari rangkaian Policy Dialogue on Dengue.
Seri pertama telah dilaksanakan pada 5 November 2025 dengan fokus pada beban dengue, pentingnya sistem pelaporan, serta peringatan dini yang terintegrasi melalui Satu Data. Rangkaian dialog selanjutnya direncanakan membahas kepemimpinan, sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta pembiayaan jangka panjang.
Ketua KOBAR Lawan Dengue, dr. H. Suir Syam, M.Kes., M.M.R., mengatakan dialog tersebut dirancang untuk membangun konsensus kebijakan lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, organisasi profesi, sektor swasta, hingga masyarakat sipil.
Ia berharap forum tersebut dapat memperkuat rencana aksi nasional dan mendorong tercapainya target nol kematian akibat dengue pada 2030.
Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Dante Saksono Harbuwono, turut menekankan pentingnya inovasi dalam pengendalian dengue yang berjalan beriringan dengan upaya pencegahan di masyarakat.
Menurut Dante, pengendalian dengue tidak cukup hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, tetapi juga membutuhkan inovasi pengendalian vektor, termasuk teknologi nyamuk ber-Wolbachia dan vaksin dengue.
Namun, berbagai inovasi tersebut tetap harus berjalan bersama dan saling melengkapi. Pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M Plus, menurutnya, tetap menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.
Dante juga mengingatkan perubahan iklim, termasuk periode El Niño, dapat menciptakan kondisi yang mendukung perkembangbiakan nyamuk. Ia berharap dialog kebijakan dapat menghasilkan komitmen dan rekomendasi yang ditindaklanjuti bersama Kementerian Kesehatan serta para pemangku kepentingan.
Berdasarkan catatan KOBAR Lawan Dengue, pilot program Wolbachia telah diterapkan di Semarang, Jakarta Barat, Bandung, Kupang, dan Bontang.
Selain itu, program vaksinasi dengue terbatas untuk anak-anak pada usia tertentu telah atau sedang diterapkan di 12 wilayah kabupaten/kota, yakni Balikpapan, Samarinda, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Melawi, Kabupaten Penajam Paser, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Sumenep.
Sementara itu, program pemantauan aktif vaksinasi dengue dilakukan di tiga kota, yaitu Jakarta Selatan, Banjarmasin, dan Palembang.
Kepala Deputi Klimatologi BMKG, Dr. Ardhasena Sopaheluwakan, menekankan perlunya integrasi data iklim dan kesehatan agar upaya pencegahan dapat menyesuaikan pola musim dan karakteristik wilayah.
Menurutnya, data iklim dapat membantu memprediksi periode yang perlu diwaspadai, mengingat awal dan akhir musim hujan di wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur berbeda. Karena itu, pencegahan dengue perlu dilakukan secara adaptif berdasarkan karakteristik iklim dan pola kasus di setiap daerah.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, juga menyoroti pentingnya sinergi kebijakan lintas sektor, kesinambungan regulasi pusat dan daerah, serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan.
Ia memandang Rencana Aksi Nasional (RAN) Dengue sebagai instrumen penting untuk memastikan pengendalian dengue berjalan secara komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan.
Senada, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A., menegaskan penguatan kebijakan nasional harus diikuti pencegahan konkret dan pembiayaan berkelanjutan.
Ia mendorong percepatan penetapan RAN Dengue sebagai kelanjutan Strategi Nasional Dengue 2021–2025, sekaligus menekankan pentingnya 3M Plus, teknologi Wolbachia, dan percepatan introduksi vaksinasi dengue sebagai program pemerintah pusat.
Ketiganya, menurutnya, perlu ditempatkan sebagai strategi yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan.
Sektor swasta turut menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dengue. Simon Gallagher, Country Head Takeda untuk Malaysia dan Indonesia, menyampaikan komitmen perusahaan untuk mendukung penanggulangan dengue melalui edukasi, Gerakan 3M Plus, hingga pencegahan berbasis inovasi seperti vaksinasi.
Ia berharap hasil dialog dapat ditindaklanjuti melalui forum dan mekanisme koordinasi yang berkelanjutan sehingga target nol kematian akibat dengue pada 2030 dapat tercapai.
Sementara itu, Professor Scott O’Neill, Founder dan CEO World Mosquito Program (WMP), menilai peluncuran RAN Pengendalian Dengue 2026–2029 menjadi momentum penting untuk memperkuat strategi pencegahan yang komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan.
Ia berharap inovasi berbasis bukti ilmiah, termasuk teknologi Wolbachia, dapat menjadi bagian dari upaya terpadu yang didukung kolaborasi lintas sektor.
Di tengah perubahan cuaca yang semakin menantang, upaya pengendalian dengue membutuhkan strategi yang tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga pencegahan, inovasi, pemanfaatan data, dan kolaborasi berkelanjutan.
Ketinggalan informasi bikin kamu insecure, Beauty. Yuk, ikuti artikel terbaru HerStory dengan klik tombol bintang di Google News.