Kisruh soal kasus sinetron 'Suara Hati Isteri' yang diperankan oleh anak di bawah umur 15 tahun, kini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga memberikan tanggapan.

Ia pun memberikan apresiasi atas keputusan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk penghentian sementara Sinetron Suara Hati Isteri yang diperani oleh Zahra.

"Keputusan KPI tersebut sangat kami apresiasi sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap anak dari tayangan yang tidak mendidik dan melanggar hak anak," kata Menteri Bintang, Sabtu (05/06/2021).

Menteri Bintang juga mengharapkan agar kasus Sinetron Zahra ini menjadi suatu bahan penilaian dan pembelajaran bagi rumah produksi dan media televisi untuk menghasilkan konten yang bermanfaat.

Ia juga menegaskan bahwa setiap tayangan yang disiarkan di media sosial, terutama di TV, harus mendukung program pemerintah dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pencegahan kekerasan seksual, dan edukasi pola pengasuhan orangtua yang benar.

"Pemerintah saat ini tengah berjuang keras mencegah pernikahan usia anak sehingga setiap media dalam menghasilkan produk apapun yang melibatkan anak, seharusnya tetap berprinsip  pada pedoman perlindungan anak mendasari semua upaya perlindungan anak," tegas Menteri Bintang. 

Tak hanya itu, Menteri Pppa ini juga mengingatkan agar produksi hingga hasil akhir siap tayang di media, harus memenuhi aspek perlindungan terhadap anak dan perempuan.

"Saya meminta orang tua sebelum menandatangani kontrak untuk betul-betul mempelajari skenario yang akan diperankan oleh anak apakah ada unsur pelanggaran  hak anak dan perempuan atau tidak," kata Menteri Bintang. 

Terakhir, Menteri Bintang juga mengatakan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

Baca Juga: Meski Sudah Ganti Pemeran, Indosiar Diminta Hentikan Tayangan Suara Hati Istri

Oleh karena itu, masukan masyarakat terhadap Sinetron Zahra membuktikan adanya kepedulian yang tinggi terhadap perlindungan anak.

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas