Setelah TNI Angkatan Darat (TNI AD) resmi meniadakan ‘tes keperawanan,’ kini, masyarakat sipil pun menunggu komitmen TNI dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers Change.org bertajuk ‘Penghapusan ‘Tes Keperawanan’ Angkatan Bersenjata: Kemenangan Bagi Perempuan?’, yang diadakan bertepatan dengan Hari Polwan yang jatuh pada tepat hari ini, Rabu (1/9/2021).

Adapun, beberapa panelis dalam acara tersebut, diantaranya Mayjen TNI dr. Budiman, Sp.BP-RE(K), M.A.R.S. (Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat), Latisha Rosabelle (pembuat petisi #StopVirginityTestsID), Brigjen (Purn.) Sri Rumiati, Faye Simanjuntak (pendiri Rumah Faye), dr. Putri Widi Saraswati (dokter dan penggerak isu kesetaraan gender), serta Andreas Harsono (peneliti Human Rights Watch). Praktik ‘tes keperawanan’ telah memicu polemik selama bertahun-tahun, karena dianggap melanggar hak-hak perempuan, dan tidak terbukti secara medis. 

Dalam konferensi pers ini, Mayjen dr. Budiman, menyatakan bahwa pemeriksaan hymen (selaput dara) telah ditiadakan dalam proses seleksi anggota TNI. Keputusan ini tertera dalam Petunjuk Teknis B/13/72/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penyempurnaan Juknis Pemeriksaan Uji Badan.

Lewat petunjuk teknis ini, Mayjen dr. Budiman mengatakan bahwa hymen tidak lagi dimasukkan dalam proses pemeriksaan uji badan, yang berarti ‘tes keperawanan’ bagi calon anggota TNI sudah tidak lagi diadakan. 

Kampanye untuk penghentian praktik ‘tes keperawanan’ ini telah dilakukan banyak pihak, salah satunya oleh Latisha Rosabelle melalui petisi di platform Change.org Indonesia. 

Petisi bertajuk #StopVirginityTestsID ini dimulai oleh Latisha Rosabelle, seorang siswa SMA pada tahun 2017, dan sampai hari ini telah mendapatkan lebih dari 60 ribu tanda tangan. Dengan penjelasan yang disampaikan oleh Mayjen dr. Budiman, Latisha pun menyatakan bahwa kampanye yang ia galang melalui petisi sudah menang.

Baca Juga: dr. Putri Widi: 'Tes Keperawanan' Tak Ilmiah dan Melanggar Hak Integritas Tubuh!