Guna memperingati Hari Demokrasi Internasional yang jatuh pada hari ini, Rabu (15/9/2021), Keluarga Besar Wirawati Catur Panca (KB WCP) mengadakan webinar bertajuk ‘Sejauh Mana Perempuan Berani Bicara Secara Demokratis’. Dalam sambutannya, Ketua Umum KB WCP, Pia Megananda, mengatakan bahwa suatu negara baru bisa dikatakan negara demokrasi jika melibatkan wanita di segala sektor kehidupan.

Pia menyoroti, pada kenyataannya, keterlibatan wanita di lapangan berbeda. Hambatan culture bagi wanita pun dirasakannya sangat kuat.

“Kita tahu bahwa sistem patriarki begitu mencekam di kehidupan bangsa kita, semua akses di bidang apa saja masih didominasi pleh kaum laki-laki. Wanita selama ini selalu dikondisikan tetap terbelenggu dalam kegiatan domestik maupun unsur reproduksi yang memang sudah jadi kodratnya. Wanita masih termajinalkan, masih belum dapat kesempatan yang sama dengan laki-laki. Misalnya akses pendidikan, kesehatan, dan akses untuk berkarya. Ini membuat banyak wanita masih gamang untuk tampil di ruang publik,” papar Pia, sebagimana dipantau HerStory, Rabu (15/9/2021).

Karenanya, kata Pia, lewat acara webinar ini diharapkan wanita bisa berani untuk bicara secara demokratis dan bisa memperjuangkan hak-hak mereka sendiri.

Menurutnya, peran wanita sebagai ibu itu sangat penting karena melahirkan generasi penerus yang sehat dan tangguh, serta pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Ia pun berharap, wanita diberi kebebasan untuk bergerak di ranah publik.

“Semoga perempuan Indonesia bisa mengaktualisasikan dirinya sesuai kapasitasnya. Dan yang paling penting sebagai anak bangsa, perempuan harus diberikan hak yang sama untuk berpartisipasi mengisi pembangunan nasional,” harapnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, pun menyampaikan apresiasi setinggi-tinggi kepada Keluarga Besar Wirawati Catur Panca (KB WCP) yang selalu konsisten mendukung pemerintah dalam upaya nyata pemberdayaan wanita dan pemberdayaan anak Indonesia.

Dan terkait peringatan Hari Demokrasi Internasional ini, Menteri PPPA mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia yang jumlahnya lebih dari 270 juta jiwa dan hampir setengahnya adalah wanita. Dengan begitu tak mengherankan jika pelaksanaan demokrasi Indonesia terutama yang melibatkan wanita tidak hanya berpengaruh pada kemajuan bangsa, saja tetapi juga dunia.

Namun pada kenyataannya, kata Menteri PPPA, demokrasi bukanlah sekedar mekanisme formal seperti pelaksanaan pemilu dan pembentukan sistem pemerintahan atau parlemen. Lebih jauh, demokrasi pada tataran substansial harus dapat memastikan adanya kepercayaan, keterwakilan, dan optimisme masyarakat terhadap para pemegang kekuasaan.

“Dan, pelaksanaan demokrasi merupakan pemenuhan hak asasi manusia yg tercantum secara jelas dalam komitmen negara dalam sila ke-4 pancasila serta kosntitusi UUD 1945,” ujarnya.

Menteri PPPA juga bilang, kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan menyuarakan pendapat harus dipandang sebagai cara untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera. Sayangnya, kata dia, wanita masih dikategorikan sebagai kelompok rentan yang mengalami hambatan dalam pemenuhan hak-hak dasarnya termasuk berpartisipasi dalam pembangunan.

“Wanita ini selalu dianggap lemah karena konstruksi sosial patriarki yang menyebabkan stigmatisasi, stereotip, marjinalisasi, hingga diskriminasi bagi perempuan,” imbuhnya.

Baca Juga: Ini 5 Cara Dorong Kesetaraan Gender dalam Perusahaan ala Grant Thornton, Apa Saja?

Baca Juga: Dukung Pemberdayaan Perempuan, Menaker Dorong Perusahaan Wujudkan Kenyamanan Bekerja Tanpa Diskriminasi