Sumber: istimewa
Perempuan memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), kontribusi tersebut tidak hanya terlihat dalam kehidupan keluarga, tetapi juga dalam berbagai inisiatif yang menghubungkan pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan, dan pelestarian lingkungan.
Peran tersebut menjadi sorotan dalam pameran "Weaving Wonders, Dari Benang Tenun dan Lahan Semai Menuju Kekuatan Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan Pemberdayaan Perempuan di Nusa Tenggara Timur" yang berlangsung di Tugu Kunstkring, Jakarta, pada 13–27 Juni 2026.
Selain memperkenalkan kekayaan budaya NTT melalui tenun, kuliner, dan rumah adat, pameran ini juga menghadirkan berbagai kegiatan seperti sesi berbagi pengalaman, workshop, serta ruang untuk membangun jejaring dan kolaborasi.
Selama penyelenggaraan pameran, turut digelar Dialog Kunstkring yang diinisiasi oleh Yayasan Bambu Lingkungan Lestari dan Penabulu-Oxfam. Forum tersebut menghadirkan para pemegang kebijakan, akademisi, praktisi, dan masyarakat adat dalam serangkaian diskusi panel untuk membangun peta jalan bersama terkait kedaulatan pangan, pariwisata berkesadaran, pemberdayaan perempuan, serta ekonomi restoratif.
Pendiri Yayasan Uma Nusantara sekaligus inisiator Weaving Wonders, Yori Antar, mengatakan bahwa pameran ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi bagi berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan.
“Pameran Weaving Wonders diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, investor, maupun lembaga donor untuk mengeksplorasi kebijakan dan kemitraan yang mendorong peran perempuan dalam pembangunan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pengembangan ekonomi restoratif di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya kesenjangan investasi dan keterbatasan kebijakan yang mendukung. Mengacu pada laporan Center of Economic and Law Studies (Celios) tahun 2024, Indonesia diperkirakan membutuhkan Rp892 triliun hingga 2045 untuk menjalankan strategi ekonomi restoratif secara efektif di berbagai sektor.
Karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang melibatkan sektor swasta, perusahaan sosial, organisasi komunitas, lembaga swadaya masyarakat, investor, donor, hingga organisasi filantropi.
NTT sendiri menjadi salah satu wilayah yang banyak menjadi lokasi pengembangan program ekonomi restoratif dan berkelanjutan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai tantangan sosial ekonomi yang masih dihadapi masyarakat setempat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026 menunjukkan tingkat kemiskinan di NTT mencapai 17,5 persen. Sementara prevalensi stunting berada di angka 31,4 persen, masih jauh di atas rata-rata nasional. Selain itu, wilayah ini juga menghadapi berbagai persoalan lain seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta human trafficking yang mayoritas korbannya adalah perempuan.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, menilai berbagai persoalan tersebut saling berkaitan dan berakar pada faktor ekonomi.
“Berbagai persoalan perempuan dan anak di NTT mulai dari kekerasan, pekerja anak, perkawinan anak, hingga stunting saling berkaitan dan berakar pada persoalan ekonomi. Masalah ini tidak bisa diselesaikan secara terpisah,” kata Veronica Tan.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, perempuan di NTT dinilai memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan. Berdasarkan Survei GoodStats 2024, perempuan NTT menyumbang 42,4 persen terhadap pendapatan rumah tangga, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di kisaran 36,1 persen.
Perempuan juga menjadi penggerak sejumlah program ekonomi restoratif seperti Mama Bambu melalui agroforestri bambu dan Kebun Pangan Perempuan (KPP). Kedua program tersebut berfokus pada pelestarian lingkungan, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga, sekaligus menjadi upaya menekan angka kemiskinan dan stunting.
“Kebun Pangan Perempuan menjadi pintu masuk strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Ini bukan sekadar program kebun, ini strategi penguatan perempuan dan keluarga dari desa. Ketika perempuan berdaya, ekonomi lokal tumbuh, pendapatan asli daerah meningkat, dan kesejahteraan masyarakat ikut terangkat,” papar Veronica.
Langkah pemberdayaan perempuan juga diperkuat melalui kebijakan negara. Pada Mei 2026, pemerintah secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada enam kelompok tani hutan perempuan di NTT dengan total lahan kelolaan mencapai 648 hektare.
Pemberian hak kelola tersebut menjadi terobosan penting mengingat dari total 12,7 juta hektare kawasan hutan yang dialokasikan pemerintah secara nasional, pengelolaan yang diberikan kepada kelompok perempuan masih tergolong jarang.
Melalui kebijakan tersebut, perempuan di NTT kini berperan dalam pemulihan ekosistem hutan sebagai ruang hidup dan sumber keberlanjutan masyarakat.
Pameran Weaving Wonders juga mendapat dukungan dari sejumlah mitra swasta, termasuk Grup Astra yang menampilkan berbagai karya anak bangsa dari Desa Sejahtera Astra dan Yayasan Astra.
Chief of Corporate Affairs Astra, Boy Kelana Soebroto, mengatakan bahwa budaya dan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dari pembangunan yang berkelanjutan
“Astra meyakini bahwa budaya, kearifan lokal, dan pemberdayaan masyarakat merupakan aset penting yang perlu terus dijaga dan dikembangkan sebagai bagian dari pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan untuk hari ini dan masa depan Indonesia,” ujarnya.
Melalui pameran Weaving Wonders, berbagai pihak berharap kolaborasi lintas sektor dapat terus diperkuat untuk mendorong pemberdayaan perempuan, memperkuat ketahanan pangan, serta membangun ekonomi restoratif yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur.