Belakangan tengah ramai kasus kekerasan seksual yang membuat mahasiswi NWR mengakhiri hidupnya pada Kamis (2/12/2021). NWR diketahui menjadi korban pemerkosaan oleh kekasihnya yang merupakan anggota kepolisian.

Tak hanya menjadi korban pemerkosaan, NWR juga dipaksa untuk melakukan aborsi dengan minum jamu-jamuan hingga menggunakan obat yang dimasukkan melalui organ kewanitaannya. Di laman media sosial, pun ramai dukungan yang mendesak pemerintah untuk mengusut kasus ini secara tuntas.

Sebelum memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, rupanya NRW telah berupaya untuk meminta pertolongan terhadap lembaga-lembaga pemerintah terkait dengan kasus yang dialaminya. Salah satunya NRW juga menghubungi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada bulan Agustus 2021.  

"Patut kami sampaikan bahwa betul saudari NWR, korban kekerasan seksual yang kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya pernah lapor ke Komnas Perempuan pada bulan Agustus 2021 dan kami sebetulnya berupaya untuk mengontaknya dan memang pada akhirnya berhasil terkontak di awal bulan November serta beberapa langkah telah dilakukan. Informasi yang akan disampaikan merupakan hasil penulusuran informasi ketika kami berhasil berhubungan dengan almarhum," ujar Andy Yentriyani, Komisioner Komnas Perempuan.

Dalam laporannya, korban meminta bantuan konseling mengingat dampak psikologi yang dirasakan selama menjalin hubungan dengan pelaku selama 2 tahun lamanya, Tak hanya itu, korban juga meminta pendampingan mediasi dengan orang tua pelaku yang merupakan kekasihnya.

Kemudian Komnas Perempuan pun mengarahkan korban untuk mendapatkan layanan dari P2TP2A Mojokerto. Namun, karena kapasitas psikolog yang terbatas dan jumlah klien yang banyak maka penjangkauan tak dapat dilakukan sekerap yang dibutuhkan, tetapi juga sudah dilakukan dan dijadwalkan kembali di awal Desember.

Sayangnya, berita mengenai korban telah mengakhiri nyawanya menjadi pukulan bagi semua, khususnya bagi yang berupaya menangani kasus ini. Lonjakan kasusnya sendiri mengakibatkan antrian kasus yang panjang, sehingga keterlambatan penyikapan merupakan kekuatiran yang terus dipikul oleh lembaga yang menangani kasus kekerasan seksual.

Kasus NWR ini adalah kasus kekerasan di dalam pacaran yang banyak dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Kasus kekerasan dalam pacaran ini menduduki posisi ketiga dalam kekerasan di ruang privat. Dari tahun 2015 sampai tahun 2020, kami mencatat sekurangnya hampir 12 ribu kasus yang dilaporkan dari berbagai tenaga layanan di 34 provinsi, ini sekitar 20 persen dari total kasus kekerasan di ruang privat atau personal. 

Selain itu, kasus NWR merupakan salah satu dari 4.500 kasus kekerasan terhadap perempuan yang diadukan ke Komnas Perempuan dalam periode Januari-Oktober 2021. Ini sudah dua kali lipat lebih banyak daripada jumlah kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan pada 2020. Lonjakan pengaduan kasus telah kami amati sejak tahun 2020.

Dengan sumber daya yang sangat terbatas, Komnas Perempuan berpacu untuk membenahi sistem untuk penyikapan pengaduan, mulai dari verifikasi kasus, pencarian lembaga rujukan dan pemberian rekomendasi.

"Bukan saja karena kasus-kasusnya semakin banyak dilakukan dan semakin kompleks, tetapi juga memang daya penanganan untuk kasus kekerasan seksual secara khususnya terhadap perempuan itu sebetulnya sangat-sangat terbatas dan rapuh, itu sebabnya banyak kasus yang bisa jadi tidak terlaporkan dan kalaupun terlaporkan tidak tertangani dengan baik," papar Andy.

"Sering kali kasus ini berakhir dengan kebuntuan di proses hukum karena relasi pacarannya sendiri sering menjadikan korban seolah-olah disalahkan atau relasi mereka disebut suka sama suka. Dalam konteks pemaksaan aborsi seperti yang dihadapi oleh saudari NWR seringkali korban menjadi pihak yang dikriminalkan sementara pihak laki-laki tak terjerat hukum," tambah Andy lagi.

Namun, lonjakan kasusnya sendiri mengakibatkan antrian kasus yang panjang, sehingga keterlambatan penyikapan merupakan kekuatiran yang terus dipikul. Andy mengatakan Komnas Perempuan upaya untuk terus membenahi sistem yang ada di dalam komnas perempuan, termasuk dengan membenahi sumber daya yang dimiliki tak serta merta memotong jumlah antrean.

"Sekhawatiran ini bertumpuk dengan pengetahuan kami bahwa relawan yang membantu komnas perempuan juga merasa kewalahan menganggapi kasus-kasus yang dilaporkan baik secara langsung ke pada lembaga bantuan maupun langsung ke komnas perempuan. Karena begitu, kasus NWR ini sungguh menjadi pukulan bagi kita semua sekaligus alarm mengenai betapa pentingnya kita memastikan bahwa adanya dukungan lembaga-lembaga layanan khususnya bagi para pendamping korban kekerasan di tingkat daerah maupun nasional. Meskipun Komnas perempuan sekali lagi tak mendampingi satu per satu kasus, tapi komitment Komnas perempuan bisa membantu korban selalu diupayakan secara maksimal," tukasnya.

"Kami di Komnas Perempuan betul-betul merasa berduka dan terpukul atas kasus ini. Ini merupakan situasi yang sangat memprihatinkan dan perlu menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita semua bahwa Indonesia saat ini betul-betul sedang dalam posisi darurat kasus kekerasan seksual," tutup Andy.