Berbeda dengan alat kontrasepsi lain, alat kontrasepsi darurat merupakan sebuah metode untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan. Alat kontrasepsi darurat ini hanya digunakan pada saat keadaan genting dan mendesak, misalnya pada korban kekerasan seksual.

Meski sangat dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual, alat kontrasepsi darurat ini rupanya masih sulit didapatkan di Indonesia. Padahal, ini sangat penting dan krusial untuk diberikan pada korban kekerasan seksual dalam kurun waktu 72 jam atau dikenal dengan sebutan periode emas.

Kalau korban kekerasan seksual tidak diberikan alat kontrasepsi darurat dalam kurun waktu 72 jam, maka kemungkinan akan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). 

Mengenai hal tersebut, dr. Marcia Soumokil, MPH, Direktur Yayasan Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat (IPAS) Indonesia mengatakan bahwa alat kontrasepsi darurat belum masuk sebagai obat esensial nasional yang bisa tersedia di seluruh fasilitas kesehatan.

“Masalahnya adalah kontrasepsi darurat ini belum masuk sebagai obat esensial nasional yang kemudian yang bisa tersedia di seluruh fasilitas kesehatan. Dia tidak ada di daftar obat karena masih banyak mis konsepsi bahwa alat kontrasepsi ini adalah obat aborsi. Padahal enggak, dia itu mencegah kehamilan,” jelas dr. Marcia Soumokil kepada HerStory dalam acara ICIFPRH 2022 di Yogyakarta, pada Senin (22/8/2022).

Menurut Marcia, alat kontrasepsi darurat itu seharusnya sudah tersedia di semua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang memberikan layanan terpadu untuk korban kekerasan seksual dan perkosaan.

“Nah, seharusnya itu alat kontrasepsi itu tersedia di semua RSUD yang memberikan layanan terpadu untuk korban kekerasan seksual dan perkosaan. Karena di Indonesia banyak kasus kekerasan seksual,” kata Marcia.

Lebih lanjut, Marcia juga menjelaskan soal keefektivitasan alat kontrasepsi darurat dalam kurun waktu 72 jam atau periode emas. 

“Alat kontrasepsi darurat ini hanya efektif dalam kurun waktu 72 jam setelah melakukan hubungan seksual. Kalau sudah hamil, minum kontrasepsi darurat tidak ada gunanya. Hamil akan lanjut. Pada kehamilan ini lah perlu ada layanan untuk menghentikan kehamilan. Itu penting,” ungkap Marcia.

Pada korban kekerasan seksual, alat kontrasepsi darurat ini sangat membantu menurunkan angka kehamilan tidak diinginkan. Sebab, perempuan korban perkosaan kemungkinan akan mengalami stress karena kehamilannya.

“Kita tahu alat kontrasepsi darurat ini baik untuk kesehatan perempuan itu sendiri. Bagaimana stres meningkat karena kehamilan itu tidak direncanakan dan bagaimana juga ada banyak studi kaitan kehamilan dengan stunting pada anak. Makanya, kita menginginkan kehamilan yang direncanakan dan setiap anak yang dilahirkan adalah anak yang diinginkan. Karena dengan begitu kita bisa menjamin tumbuh kembang anak. Generasi yang berkualitas itu menjadi penting,” papar Marcia.

Jika melihat data demografi kesehatan di Indonesia, pada tahun 2018 ada 15 persen kelahiran anak terjadi diawali dengan kehamilan tidak direncanakan. Hal terkait data ini juga dipaparkan langsung oleh Marcia.

“Tahun 2018 itu, 15 persen kelahiran anak yang terjadi itu diawali dengan kehamilan yang tidak direncanakan. Tetapi, kemudian 8 persen dari 15 persen ini, yang 8 persen kehamilannya jadi diinginkan selanjutnya. Tapi, 7 persen tetap ini anak dari kehamilan yang tidak dinginkan. Ini yang ingin kita kurangi dengan akses,” jelasnya.

Jika layanan kontarsepsi darurat di Indonesia bisa diakses dengan mudah, maka kehamilan tidak diinginkan dan tidak direncanakan akan sangat rendah. Namun, masih banyak kendala-kendala yang harus diselesaikan bersama pihak-pihak terkait. 

“Masalahnya adalah geografis sangat luas, kemampuan pemerintah daerah berbeda-beda, dan akses ke infrastruktur kesehatan yang berbeda dari pulau jawa dan berbagai pulau lain serta perbatasan,” pungkas Marcia.