"Hidup bernegara itu pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum harus bersinergi untuk memberikan manfaat. Jadi memang perlu dilihat kembali, misal kebijakan ini impact-nya apa," terang Nova Eliza.

"Memang ini PR yang panjang, jadi ayo duduk bersama-sama. Bukan dari satu pihak saja, tapi butuh masukan banyak pihak," sambungnya.

Sebagaimana diketahui, DPR-RI tetap mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang pada 6 Desember 2022 meski banyak pasal kontroversial di dalamnya.

Diantaranya seperti potensi ancaman pidana saat berisik tengah malam, menggelar demo atau pawai tanpa izin hingga hukuman ringan bagi pelaku korupsi.

Sampai saat ini, gelombang penolakan atas pengesahan RKUHP masih berlangsung. Beberapa publik figur seperti Melanie Subono hingga Ernest Prakasa ikut menentang keberadaan undang-undang tersebut.

Hanya saja, anggota DPR-RI terkesan mengabaikan kritik terhadap KUHP buatannya. Mereka bahkan menolak bertemu massa pendemo yang menentang pengesahan RKUHP.