"Hanya ada 46 dokter spesialis Jantung dan Pembuluh Darah ahli aritmia di Indonesia sampai tahun 2023. Dan yang paling meresahkan adalah akses masyarakat terhadap tatalaksana penyakit aritmia yang masih sangat buruk," ungkap dr Sunu.

"Salah satu contoh adalah dalam pencegahan kematian jantung mendadak (KJM). Jumlah kematian jantung mendadak di Indonesia diperkirakan >100.000 per tahun. Namun, tindakan pencegahan KJM dengan sebuah alat yang disebut Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) masih di bawah angka <100>aritmia lainnya, misalnya ablasi Fibrilasi Atrium,” tambah dr Sunu.

"Organisasi profesi Indonesian Heart Rhythm Society (InaHRS) / Perhimpunan Aritmia Indonesia (PERITMI) menemukan bahwa faktor utama yang menjadi penyebab fenomena yang meresahkan ini adalah adanya kesenjangan yang besar antara coverage Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan biaya tindakan-tindakan medis yang harus dilakukan oleh dokter ahli aritmia dalam praktik," lanjut dr Sunu.

Berdasarkan data tahun 2021 hanya ada 84 tindakan Ablasi FA yang dilakukan di Indonesia. Dibandingkan negara tetangga, Malaysia, yang berhasil melakukan tindakan Ablasi FA sebanyak 191 tindakan di tahun 2020.

Sedangkan Singapura, berhasil melakukan tindakan Ablasi FA sebanyak 143 tindakan di tahun yang sama. Dari tahun ke tahun, angka ini belum menunjukan perubahan signifikan, walaupun jumlah ahli aritmia sudah bertambah. Begitu juga untuk tindakan ICD di tahun 2021 ada 66 tindakan.

Hal ini menunjukan masih minimnya akses yang diperoleh pasien-pasien aritmia di tanah air untuk mendapat pelayanan yang standar untuk penyakitnya. Padahal, kedua tindakan tersebut jelas akan meningkatkan kualitas hidup dan memperpanjang usia pasien (misal ICD dapat mengurangi risiko KJM >40%).

"Sebagai organisasi profesi yang ikut bertanggung jawab dalam menangani kesehatan masyarakat Indonesia, InaHRS terus berupaya untuk meningkatkan perannya. Baik dalam pencegahan penyakit (misal kampanye fibrilasi atrium yang diselenggarakan tiap tahun, edukasi melalui berbagai media), maupun dalam tatalaksana penyakit aritmia," ujar dr Sunu.

"Namun, InaHRS juga mengusulkan kepada pemerintah dan para stake holder kesehatan di Indonesia, untuk lebih hadir dalam masalah ini, misalnya dengan meningkatkan pertanggungan Jaminan Kesehatan Nasional yang saat ini ada, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan (aritmia) sesuai dengan standar yang berlaku di dunia," tutup dr Sunu.

Baca Juga: Bukan Cuma karena Jatuh Cinta, Ternyata Deg-degan Bisa Jadi Tanda Masalah Kesehatan Jantung, Benarkah? Begini Penjelasan Dokter...

Baca Juga: Atlet yang Mengidap Aritmia Masih Bisa Olahraga? Kepoin Yuk Apa Kata Dokter...