Rekam jejak yang panjang dan kepedulian akan kaumnya membawa Nukila Evanty sebagai aktivitas perempuan yang senantiasa memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak. Berbagai kota disinggahinya untuk melakukan advokasi terhadap kaum perempuan.  Salah satu hal yang selalu ingin diperjuangkan Nukila adalah kaum perempuan yang paling marjinal seperti masyarakat adat, perempuan pesisir, perempuan petani kecil memiliki hak suara dan berani memperjuangkan kepentingannya.

Belum lama ini, Nukila Evanty sebagai Ketua Inisiasi Masyarakat Adat (IMA) dan Direktur Eksekutif Women Working Group melakukan advokasi bagi kelompok perempuan di Jorong Pigogah Patibubur, Kenagarian Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat. 

Nah, saat melakukan advokasi, Nukila menemukan ada  konflik yang terjadi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat setempat. Pasalnya ada rentetan rencana proyek strategis nasional (PSN) di lahan seluas 30.000 hektare lebih. PSN ini disinyalir untuk pembangunan kilang minyak, properti, dan infrastruktur lain.  Juga disinyalir terjadi tumpang-tindih kawasan hutan, ijin perhutanan sosial dengan tanah ulayat masyarakat serta dengan permukiman dan perkebunan masyarakat.

Begitu memasuki kawasan Nagari Air Bangis, Nukila mendapati terpampang baliho ukuran besar disana bertuliskan “Kami Masyarakat Air Bangis Mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) “.  Dalam baliho tersebut, dibubuhi beberapa tandatangan dari perwakilan Masyarakat Air Bangis. Lalu benarkah masyarakat mengijinkan pembangunan di Air Bangis? 

“Saya bertemu dengan Pak Udin, salah satu tokoh senior di Air Bangis, ia mengemukakan bahwa yang tanda tangan itu bukan perwakilan masyarakat dan mereka mengatasnamakan kami. Pak Udin juga bercerita bahwa, masyarakat di Jorong Pigogah ini tak menolak PSN, tetapi jangan sampai proyek tersebut merampas lahan kami  (sawit) yang sudah puluhan tahun menghidupi kami dan anak-anak,” jelas Nukila seperti yang diutarakan Udin.

Dikatakan Nukila, konflik di Air Bangis sangat kompleks, karena menyangkut banyak pihak. Mulai dari masyarakat setempat, pemerintah daerah, koperasi dan perusahaan. Hal ini menyebabkan terjadi eskalasi konflik, bahkan ada upaya intimidasi, kekerasan fisik hingga upaya penggusuran.

“Pendekatan pemerintah daerah Sumatera Barat masih bias gender dan mereka tak peduli kalau yang paling dirugikan adalah Perempuan. Kita tahu bersama bahwa Perempuan yang paling berperan dalam keluarga. Mulai dari memasak, mengurus anak-anak ke sekolah dan suami yang akan pergi berkebun. Perempuan di kampung ini, kurang pengetahuan mereka tentang hukum dan ruang aman buat mereka,” ungkap Nukila.

Karena itu, IMA memberikan pelatihan sederhana agar para perempuan-perepmuan ini mengenal hukum dan hak-hak mereka.

Dari kesaksian Eli, perempuan yang membuka usaha warung di Jorong Pigogah ini, sejak ada pengumuman pembangunan PSN, telah terjadi penolakan besar-besaran dari masyarakat Air Bangis. Sejak saat itu pula, sering datang beberapa orang tak dikenal dan melakukan pengancaman. Eli mengaku bingung, karena sebagai masyarakat, tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. 

Tak hanya Eli, kisah lain juga diutarakan oleh Miftah. Miftah baru saja lulus SMA. Ia mengaku merasakan ketakutan karena ada ancaman penggusuran. Dikatakan Miftah, di Jorong Pigogah ini, pemerintah hanya menyediakan sekolah SD dan SMP saja. Kalau mau melanjutkan ke SMA, harus bersekolah di kecamatan lain dan jauh dari rumah. 

Dalam pandangan Nukila, peran dan pergerakan perempuan sangat lemah di Air Bangis, sehingga IMA memberikan pelatihan, agar mereka memahami dan mau memperkuat hak-hak perempuan. IMA juga   mendidik kaum perempuan untuk mempunyai peer group (sesama perempuan saling mendorong dan membantu) dan berani menjadi pemimpin dan agen perubahan di kelompok mereka.