“Kita perlu berhati-hati agar penerapan PSAK 117 tidak hanya menjadi beban tambahan bagi industri asuransi, tetapi benar-benar dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan dan konsumen,” ungkapnya saat memberikan opening speech di acara Seminar Warta Ekonomi bertema ‘Menakar Industri Asuransi dalam Penerapan PSAK 117’ di The Sultan Hotel, Selasa (30/1/2024).

Tak hanya itu, hadir sebagai pembicara kunci, Arief Wibisono selaku Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan RI mengatakan bahwa UU P2SK tahun 2023 merupakan tonggak reformasi sektor keuangan Indonesia dalam menanggapi risiko global seperti pandemi dan ketakstabilan geopolitik. UU ini juga turut memperkuat aspek kelembagaan otoritas pengawas sektor keuangan, termasuk OJK, untuk menciptakan pengawasan terintegrasi yang menyeluruh, meliputi perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi, inovasi teknologi sektor keuangan, aktivitas transaksi aset kripto, dan koperasi. 

“Dalam konteks ini, integrasi PSAK 117 tidak hanya merupakan kepatuhan terhadap standar akuntansi global, tetapi juga bagian integral dari upaya penguatan tata kelola dan transparansi di industri asuransi, sejalan dengan semangat UU P2SK,” ungkapnya saat memberikan keynote speech di acara Seminar Warta Ekonomi bertema ‘Menakar Industri Asuransi dalam Penerapan PSAK 117’  di The Sultan Hotel, Selasa (30/1/2024).

Tak kalah pentingnya, implementasi PSAK 117 juga akan meningkatkan standar pelaporan keuangan dan transparansi, yang merupakan unsur kunci dari tata kelola yang baik. Ini sejalan dengan tujuan UU P2SK untuk memperkuat tata kelola di seluruh sektor keuangan. 

Menurut Arief, dengan transparansi yang ditingkatkan, perusahaan asuransi di Indonesia akan lebih resilient dan inovatif. Industri akan lebih siap dalam menghadapi perubahan pasar dan mampu menyediakan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Transparansi yang lebih baik  pastinya akan memperkuat kepercayaan pelanggan, yang merupakan aset penting di industri asuransi. Ini juga mendukung agenda inklusi keuangan yang diusung oleh UU P2SK.

“Tantangan dalam implementasi PSAK 117 termasuk kesiapan infrastruktur, sistem IT, dan SDM. Melalui kebijakan SDM serta upaya mendorong pemanfaatan inovasi teknologi dalam UU P2SK, Pemerintah dan OJK berkomitmen untuk mendukung industri melalui inisiatif pelatihan dan investasi dalam teknologi. Selain itu, koordinasi antar otoritas keuangan diperkuat untuk memastikan implementasi yang efektif dan efisien,” ungkapnya.

Terakhir, Arief berharap integrasi PSAK 117 dalam industri asuransi Indonesia tak hanya memenuhi standar global, tetapi juga menopang visi jangka panjang industri keuangan nasional di era UU P2SK. 

“Tantangan akan selalu ada, tetapi dengan kerja sama, komitmen, dan visi yang jelas, kita dapat mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk pertumbuhan dan inovasi. 

Melalui peningkatan transparansi dan tata kelola, kita dapat memastikan bahwa industri asuransi Indonesia tidak hanya tumbuh, tetapi juga tangguh dan inovatif, mampu berkontribusi pada perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Hadir sebagai narasumber dalam seminar Warta Ekonomi bertema ‘Menakar Industri Asuransi dalam Penerapan PSAK 117’ adalah Dewi Astuti selaku Kepala Departemen Pengawas Asuransi dan Jasa Penunjang IKNB OJK, Michelin Laksmi Triwardhany selaku Director of Prudential Indonesia, Ronald Sajuti selaku Ketua Task Force Implements PSAK74, Joko Suwaryo selaku Appointed Actuary PT Perta Life Insurance, dan Rosita Uli Sinaga selaku Anggota DPN Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Dalam kegiatan ini, juga didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), PT BRI Life Insurance, PT Taspen (Persero), BPJS Kesehatan dan Dewan Asuransi Indonesia (DAI).

Baca Juga: Warta Ekonomi Hadirkan Economic dan Business Outlook 2024 Demi Jaga Asa Indonesia Emas Berkelanjutan, Simak Yuk Beauty!

Baca Juga: Warta Ekonomi Helat Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024, Berikan Penghargaan dan Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan