Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam mempercepat upaya kesetaraan gender. Meskipun telah menunjukkan kemajuan, perjalanan menuju kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki masih memerlukan usaha berkelanjutan dari berbagai pihak.

Perkembangan Positif dalam Kesetaraan Gender

Merangkum data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 melalui laman Parapuan, Indonesia mengalami perkembangan positif dalam upaya kesetaraan gender. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) turun dari 0,459 pada tahun 2022 menjadi 0,447 pada tahun 2023, sementara Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat dari 91,63 pada tahun 2022 menjadi 91,85 pada tahun 2023. Namun, masih ada kesenjangan yang perlu segera diatasi melalui kebijakan dan tindakan nyata.

Wakil Menteri PPPA Veronica Tan Tegaskan Pentingnya Kolaborasi

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, dalam diskusi bertajuk "Why Gender Equality Matters and We Need to #AccelerateActions" menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pencapaian kesetaraan gender di Indonesia. Veronica menjelaskan, "Partisipasi perempuan dalam sektor pendidikan, tenaga kerja, dan politik masih rendah. Perempuan yang bekerja di sektor teknologi hanya 27 persen, akademisi perempuan di institut teknologi hanya berkisar 35,7 persen, dan perempuan yang menempuh studi spesialis kedokteran hanya tercapai 41,6 persen," dan untuk posisi keterwakilan politik, perempuan hanya mencapai 22,14 persen.

Veronica juga menyampaikan keprihatinan terkait kekerasan berbasis gender, dengan menyebutkan, "1 dari 4 perempuan di Indonesia mengalami kekerasan fisik atau seksual selama hidupnya." 

Fenomena ini menegaskan perlunya langkah konkret dalam pencegahan kekerasan berbasis gender di Indonesia.

Kebijakan Pemerintah untuk Meningkatkan Kesetaraan Gender

Kementerian PPPA terus berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang memastikan akses setara bagi perempuan di berbagai sektor pembangunan. Langkah-langkah tersebut mencakup perlindungan bagi korban kekerasan, penguatan regulasi yang mendukung hak-hak perempuan dalam ketenagakerjaan, pendidikan, dan politik. Veronica Tan menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan hanya hak asasi manusia, tetapi juga fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. "Kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan media sangat penting untuk mempercepat aksi menuju Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan," ujarnya.

Apresiasi UN Women terhadap Komitmen Indonesia

Di tingkat global, Indonesia mendapat apresiasi dari UN Women atas komitmennya dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Menteri PPPA, Arifah Fauzi, melakukan pertemuan bilateral dengan Executive Director UN Women, Sima Bahous, pada sidang Commission on the Status of Women (CSW) di New York, Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, UN Women menyampaikan dukungan terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh Indonesia, terutama terkait pemberdayaan ekonomi perempuan, penghapusan kekerasan, kesenjangan digital, serta peran perempuan dalam perdamaian dan perubahan iklim.

“Dalam pertemuan tadi, UN Women menyampaikan dukungan dan simpati atas kerja keras pemerintah Indonesia dan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, khususnya terkait pemberdayaan ekonomi, penghapusan kekerasan, kesenjangan digital, serta peran perempuan dalam perdamaian dan perubahan iklim,” tutur Arifah Fauzi.

Indonesia sebagai Model Kesetaraan Gender

UN Women juga mengapresiasi peran strategis Indonesia di Asia Tenggara dan global dalam pemberdayaan perempuan. "Menurut UN Women, Indonesia memiliki peran strategis di Asia Tenggara dan global dalam pemberdayaan perempuan. Itu sebabnya berbagai praktik baik yang sudah dilakukan bisa menjadi model bagi negara lain," tambah Arifah.

Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan perempuan, dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Berbagai inisiatif berbasis komunitas pun terus dikembangkan untuk memastikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan.

Tantangan Global dan Kolaborasi Internasional

Sima Bahous juga menyampaikan bahwa UN Women sedang meninjau 158 laporan negara untuk memastikan prioritas global dan mendorong agenda Beijing Platform for Action (BPfA) +30. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian termasuk kekerasan terhadap perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan, kesenjangan digital, Women, Peace, and Security (WPS), serta perubahan iklim. Selain itu, UN Women mendorong Indonesia untuk terus berperan aktif dalam South-South Cooperation guna mempercepat pemberdayaan perempuan di negara berkembang.

Peran Indonesia dalam Pencapaian Kesetaraan Gender

Komitmen kerja sama antara Indonesia dan UN Women diharapkan dapat semakin mempercepat pencapaian kesetaraan gender di Indonesia. Dengan dukungan global dan langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah Indonesia, diharapkan kesetaraan gender dapat tercapai lebih cepat, menciptakan Indonesia yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi perempuan dan seluruh masyarakat.

Baca Juga: Cara Strategis Grant Thornton Capai Kesetaraan Gender dan Buktikan Perubahan Nyata, Oh Ternyata Begini...

Baca Juga: Sosok Parwati Surjaudaja, CEO Bank OCBC NISP yang Peduli Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Intip Yuk!