Inisiator pembuat petisi #StopVirginityTestsID atau penghapusan ‘tes keperawanan’ bagi calon prajurit wanita, Latisha Rosabelle, merasa lega sekaligus bahagia, karena perjuangannya saat masih siswi kelas 10 atau kira-kira tahun 2016 lalu itu direspons positif oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD), Jenderal Andika Perkasa.

Ya seperti diketahui, baru-baru ini Jenderal Andika Perkasa menegaskan bahwa institusinya telah resmi menghentikan praktik kontroversial ‘tes keperawanan’ pada perempuan calon prajurit.

Meski belum ada dokumen terbuka secara formal bahwa ‘tes keperawanan’ itu sudah dihapus, perempuan yang karib disapa Tisha itu bahagia karena setidaknya usahanya selama 4 tahun itu membuahkan hasil.

Lantas, apa sih yang mendorong Latisha menggagas petisi penghapusan ‘tes keperawanan’ bagi calon prajurit wanita ini?

Dalam Konferensi Pers “Penghapusan ‘Tes Keperawanan’ Angkatan Bersenjata: Kemenangan untuk Perempuan?”, Latisha menuturkan bahwa sebagai anak 'Indo', ia pernah punya keinginan untuk menjadi bagian dari pasukan militer agar dapat melindungi banyak masyarakat. Tapi, niat menjadi prajurit itu ia urungkan saat tahu di institusi militer itu mewajibkan ada ‘tes keperawanan’.

Ia pun lantas mempertanyakan korelasi tes keperawanan dengan kapasitas dan kualitas para calon prajurit. Bahkan ia sempat bertanya langsung kepada dua prajurit wanita yang ia temuinya meski sesaat, tentang masih ada atau tidak tes keperawanan dilakukan.

“Alasan saya menggagas petisi ini awalnya saat itu saya masih kelas 10 SMA dan masih menulis makalah riset pendek tentang konsep tes keperawanan di Indonesia. Digabung dengan minat menjadi prajurit, ketertarikan kepada kesehatan perempuan dan pertemuan singkat dengan dua prajurit wanita akhirnya saya menulis petisi pada tanggal 18 Maret 2017. Pertemuan dengan dua prajurit wanita itu sebenarnya tak sengaja, saya bertanya ke mereka apakah tes keperawanan masih berlanjut, mereka langsung takut, saling menatap wajar satu sama lain, dan tidak bicara. Itu jadi konfirmasi yang cukup bagi saya. Dari situ saya berpikir, daripada terjun langsung menjadi prajurit dan mengikuti segala rangkaian ‘tes keperawanan’ itu, kesannya apa mau saya jadi bagian institusi yang dimana ada proses ini? Jadi akhirnya oke, saya mending bikin petisi dulu. Ditambah dengan sumber terpecaya seperti Human Right Watch, maka saya putuskan untuk lanjut,” beber Latisha, saat konperensi pers virtual, Rabu (1/9/2021).

Latisha juga mengungkapkan, saat menggagas petisi tersebut, ia dan bahkan keluarganya pun sempat ragu apakah ‘tes keperawanan’ ini masih dilakukan atau tidak.

“Keluarga saya pun bertanya, ‘bagaimana kamu bisa tahu kalau tes itu masih ada’, dan jawaban saya ‘kalau memang sudah berhenti kenapa TNI tidak mengumumkannya’. Komentar-komentar di laman change.org itu juga menunjukan jelas masyarakat Indonesia itu mendukung pemberhentian ‘tes keperawanan’. Dan memang bisa menang dengan langkah seperti ini. Keyakinan inilah yang mendorong saya tetap maju, saat petisi mencapai 43 ribu tanda tangan, saya mulai kontak media dan pemerintah lewat email namun tak ada tim redaksi yang tertarik satupun dan kepada Puspen TNI, Komnas HAM, KemenPPPA, dan KSP, saya meminta dengan pihak berwenang untuk diskusi masalah ini. Dan hanya 1 yang menjawab dan mengundang untuk audiensi, yakni KSP. Audiensi dengan tim peremuan, anak, dan kesehatan di KSP pada 4 Maret 2021 memberikan kredibilitas pergerakan petisi ini,” jelas Latisha.