Belakangan tengah ramai kasus kekerasan seksual yang membuat mahasiswi NWR mengakhiri hidupnya pada Kamis (2/12/2021). NWR diketahui menjadi korban pemerkosaan oleh kekasihnya yang merupakan anggota kepolisian.

Tak hanya menjadi korban pemerkosaan, NWR juga dipaksa untuk melakukan aborsi dengan minum jamu-jamuan hingga menggunakan obat yang dimasukkan melalui organ kewanitaannya. Di laman media sosial, pun ramai dukungan yang mendesak pemerintah untuk mengusut kasus ini secara tuntas.

Sebelum memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, rupanya NRW telah berupaya untuk meminta pertolongan terhadap lembaga-lembaga pemerintah terkait dengan kasus yang dialaminya. Salah satunya NRW juga menghubungi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada bulan Agustus 2021.  

"Patut kami sampaikan bahwa betul saudari NWR, korban kekerasan seksual yang kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya pernah lapor ke Komnas Perempuan pada bulan Agustus 2021 dan kami sebetulnya berupaya untuk mengontaknya dan memang pada akhirnya berhasil terkontak di awal bulan November serta beberapa langkah telah dilakukan. Informasi yang akan disampaikan merupakan hasil penulusuran informasi ketika kami berhasil berhubungan dengan almarhum," ujar Andy Yentriyani, Komisioner Komnas Perempuan.

Dalam laporannya, korban meminta bantuan konseling mengingat dampak psikologi yang dirasakan selama menjalin hubungan dengan pelaku selama 2 tahun lamanya, Tak hanya itu, korban juga meminta pendampingan mediasi dengan orang tua pelaku yang merupakan kekasihnya.

Kemudian Komnas Perempuan pun mengarahkan korban untuk mendapatkan layanan dari P2TP2A Mojokerto. Namun, karena kapasitas psikolog yang terbatas dan jumlah klien yang banyak maka penjangkauan tak dapat dilakukan sekerap yang dibutuhkan, tetapi juga sudah dilakukan dan dijadwalkan kembali di awal Desember.

Sayangnya, berita mengenai korban telah mengakhiri nyawanya menjadi pukulan bagi semua, khususnya bagi yang berupaya menangani kasus ini. Lonjakan kasusnya sendiri mengakibatkan antrian kasus yang panjang, sehingga keterlambatan penyikapan merupakan kekuatiran yang terus dipikul oleh lembaga yang menangani kasus kekerasan seksual.