Pemberdayaan perempuan sangatlah penting sebagai bentuk keadilan dan kesetaraan gender diperlukan untuk tercapainya keadilan dalam pemberdayaan perempuan. Secara moralitas, stigma yang terbentuk dan mendarah daging secara turun temurun di Indonesia sudah membuat kesetaraan gender ini sangat sulit terwujud. Perempuan masih dianggap gender kedua yang diatasi oleh laki-laki. Masalah stigma ini sangat sulit diubah melihat bagaimana tatanan masyarakat memperlakukan perempuan sebagai objek pelengkap.

Bukti yang menguatkan terjadinya hal ini ialah, kawula muda yang memperjuangkan kesetaraan gender ini kerap mendapat respon sinis dari masyarakat, terutama orang-orang yang sudah berumur. Budaya yang terbentuk ini sulit diubah karena menyangkut kepercayaan dan nenek moyang yang selalu dibawa-bawa. Bahkan kesetaraan gender ini seringkali disinggungkan pada sebuah kepercayaan dan jelas pada mayoritas kepercayaan di Indonesia, Islam.

Namun tahukah kalian bahwa pemahaman tentang “kesetaraan gender” inilah yang belum sampai pada tujuannya. Stigma masyarakat seperti orang yang memperjuangkan kesetaraan gender berarti tidak membutuhkan laki-laki, tidak menghargai suami jika sudah menikah, merasa perempuan adalah seks paling hebat, dan kesetaraan gender ini dikesampingkan tujuannya semata-mata untuk meredam banyak stigma yang terbentuk. Padahal tujuan awal kesetaraan gender ini ialah untuk menutup ketidakadilan dari stigma yang ada di Indonesia. Kenapa? Sebab banyak aspek kehidupan yang membuat perempuan jadi terbelakang hak-haknya hanya karena seks mereka adalah “perempuan”.

Baca Juga: Fix! Validasi Membangun Asertif, Feminis Toksik Cuma Akal-Akalan!

Baca Juga: Perjuangan Istanbul Convention, Wanita Butuh Ruang Aman!

Menurut Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dilansir dari kemenkeu.go.id, kesetaraan gender sangat penting dan relevan dari sisi ekonomi. Lembaga konsultan internasional, McKinsey menjelaskan apabila suatu negara tidak menciptakan lingkungan yang setara seperti kesetaraan gender, maka 12 triliun USD kue ekonomi akan hilang atau kira-kira 16,5i total ekonomi global yang setara dengan 8 kali ekonomi Indonesia. Tantangan kesejahteraan gender diukur dari Gender GAP, Indonesia sendiri berada di ranking 93 pada tahun 2019. Indikator gender ada empat, yaitu partisipasi ekonomi, kesetaraan dan pencapaian pendidikan, kesehatan serta survivability dan terakhir adalah political empowerment atau pemberdayaan politik.

Keadaan inilah yang harusnya terbentuk melihat bagaimana akses pengetahuan kesetaraan gender ini masih minim. Acap kali kesetaraan gender justru jadi masalah besar saat digembar-gemborkan di sosial media. Banyak orang yang minim pengetahuan justru mendistrak masyarakat lain untuk mempercayai bahwa kesetaraan ini adalah hal yang tidak perlu dan melanggar norma-norma tertentu bahkan dilarang agama tertentu. Padahal, kesetaraan ini ialah ketika perempuan bisa mendapat haknya yang sama dengan pekerjaan yang sama dilakukan oleh laki-laki, masyarakat seringkali tidak menerima kenyataan ini dilihat dari masih minimnya peran perempuan untuk bebas berkarir dan mendapat kecaman dari masyarakat. Stigma pulang lembur bagi perempuan dan laki-laki selalu berbeda yang membuat perempuan harus menelan pahitnya cibiran sebagai perempuan tidak baik hanya karena tak punya “jam malam”, padahal kesalahan dan kenakalan bisa dilakukan oleh laki-laki juga, tidak hanya oleh perempuan. Akses mendapat respon partisipasi ekonomi ini masih terus diperjuangkan bahkan oleh para buruh yang kerap dianggap cukup lemah dibanding laki-laki, bahkan jumlah gaji yang diterima bisa juga berbeda, hal ini adalah pengetahuan awam di negara kita.

Pada pencapaian pendidikan, perempuan masih mendapat stigma bahwa perempuan sudah kewajibannya ada di rumah saja, jadi tidak perlu mengenyam pendidikan yang sangat tinggi, bahkan kejamnya dibarengi oleh mitos “jika perempuan mendapat pendidikan lebih tinggi, maka akan sulit mendapatkan suami” sehingga lebih baiknya perempuan segera menikah daripada memilih fokus pada karir. Opini masyarakat inilah yang sebaiknya dibuang jauh oleh para pejuang kesetaraan gender dan mulai mendidik masyarakat dengan kesetaraan ini meski masih dianggap tabu.

Adapun kesehatan yang masih saja runcing bagi perempuan di beberapa perusahaan yang tidak memberikan cuti haid bahkan phk saat hamil, kabar seperti ini seperti hal lumrah yang jadi kebiasaan, padahal hal seperti ini jika tidak dibiarkan dan ada rasa saling untuk berjuang, akan memungkinkan keadaan yang berubah. Sebab aturan-aturan untuk suami yang cuti menemani istri melahirkan pun cuti haid misalnya, pada awalnya tidak direspon positif, tapi keyakinan dan rasa saling ini untuk terus bergerak membuat semuanya jadi mungkin. Kesetaraan gender untuk bertahan hidup ini sangat penting sebab semua sudah memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, tinggal bagaimana perusahaan semisal untuk mengimplementasikan aturan pemerintah dengan bijaksana.

Baca Juga: Tenaga Medis Berikut Ini Bersama-sama Mengunggah Foto dengan Bikini sebagai Bentuk Protes Terhadap Penelitian Seksis!

Baca Juga: Wow! Inilah 5 Fakta Aisyah, Istri Nabi Muhammad yang Harus Kamu Ketahui!

Hal paling seru dalam kesetaraan gender ialah peran perempuan dalam berpolitik, mudahnya saja dalam urusan pemerintah. Perempuan sering dianggap sebagai pelengkap semata, bahkan dalam masyarakat itu sendiri. Jika ada perempuan yang maju dalam pemilihan entah itu legislatif ataupun eksekutif, sinisme masyarakat kerap hadir memberi kesan negatif. Padahal perempuan sangat penting perannya terutama dalam membuat kebijakan di legislatif sebab laki-laki tak akan lebih paham daripada perempuan apa saja yang ia butuhkan, aturan soal cuti haid misalnya menjadi salah satu contoh, bahkan penggunaan commuter line di Jabodetabek yang memberikan gerbong khusus perempuan ini adalah nilai positif tentang peran perempuan yang terlibat aktif dalam politik. Lalu bagaimana menanggulangi stigma ini? Tentu saja dimulai dari diri sendiri dulu, seperti menjalankan tugasnya yang membela hak-hak perempuan tanpa kepentingan diri pribadi yang dibela dalam persidangan pun pengusulan aturan, benar-benar terlibat aktif dan memperjungkan suaranya meskipun itu adalah hal berat dalam politik, namun dalam hal inilah kesetaraan gender dapat dilihat sebagai sesuatu yang positif.

Setara bukan berarti sama. Adil bukan berarti sama pula. Semua ada porsinya, ada hak dan kewajibannya. Maka penting untuk sama-sama berjuang, bukan hanya atas perempuan, tapi atas laki-laki, sebab kesetaraan gender ini adalah untuk semua seks, bukan perempuan saja.