Dalam rangka peringatan 38 tahun pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Komnas Perempuan adakan diskusi yang diselenggarakan dalam bentuk Webinar bersama KSPPM Sumatera Utara, Tenaga Ahli MPR RI, dan KLHK.

Webinar bertajuk "Perempuan dalam pusaran Konflik Sumber Daya Alam: Ragam Kekerasan Terhadap Perempuan dan pelibatan Bermakna dalam Penyelesaian Konflik" ini dihadiri oleh Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang dan Rainy M. Hutabarat, Direktur Konflik Tenurial dan Hutan Adat KLHK, Muhammad Said, Direktur Utama KSPPM Sumatera Utara Delima Silalahi, dan Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Arimbi Haroepoetri.

Dalam acara ini, anggota Komnas Perempuan Veryanto Sitohang mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah mengesahkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan kebijakan lainnya yang menggunakna kerangka The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).

Namun, ia juga masih menyoroti bahwa adanya pengaduan terkait dengan konfllik SDA yang melibatkan wanita.

"Komnas Perempuan melakukan penyikapan atas pengaduan tersebut di antaranya adalah dengan melakukan pemantauan atau turun ke lapangan ke lokasi-lokasi yang mana ada pelibatan perempuan dalam konflik sumber daya alam," ungkapnya secara virtual pada Rabu (27/7/2022).

Oleh karena itu, Komnas Perempuan juga mengatakan bahwa melalui webinar peringatan 38 tahun Indonesia meratifikasi CEDAW, diharapkan bahwa setiap perempuan dan pendamping akan terus berjuang untuk mengatasi persoalan-persoalan perempuan yang terkait dengan konflik sumber daya alam untuk menghindari berbagai diskriminasi.