The SMERU Research Institute (SMERU) hari ini menggelar diskusi  untuk membicarakan opsi-opsi solusi berjangka guna memastikan keberlanjutan program  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tengah isu defisit, ketimpangan fasilitas dan  kualitas pelayanan kesehatan, serta pandemi Covid-19. 

Berbagai strategi diupayakan oleh Pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  Kesehatan (BPJS-Kesehatan) untuk memastikan pembiayaan JKN yang berkelanjutan.  Misalnya, pada awal bulan Juli 2020, BPJS menaikkan kembali tarif JKN untuk 13 juta  peserta mandiri Kelas I dan Kelas II atau 6% dari total seluruh peserta BPJS. Sedangkan  kenaikan tarif untuk 21 juta peserta kelas III baru akan diberlakukan pada Januari 2021.

Menurut Widjajanti Isdijoso, Direktur The SMERU Research Institute mengatakan bahwa upaya yang dilakukan saat ini masih belum optimal dan berjalan dengan baik.

“Namun upaya tersebut belum optimal untuk mengatasi permasalahan pembiayaan  program JKN,” ujar Widjajanti pada acara konferensi pers virtual bertema “Menjamin "Kesehatan" Jaminan Kesehatan Nasional”, Selasa, (20/10).

Pemanfaatan pajak dosa yang bersumber dari cukai tembakau, alkohol, dan konsumsi  lainnya untuk pembiayaan program JKN menjadi salah satu solusi perbaikan tercepat. Menurut Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian  Keuangan Didik Kusnaini mengatakan bahwa solusi pemanfaatan penerapan sin tax bisa dilakukan di Indonesia seperti di negara Filiphina dan Australia.

“Sin Tax Law (STL) di Filipina berhasil mereformasi  earmarking terhadap produk tembakau dan alkohol untuk mempromosikan kesehatan dan  memperluas cakupan peserta asuransi PhilHealth. Di Australia, earmarked tax pada  tembakau digunakan untuk membiayai promosi pelayanan kesehatan di Victoria  (VicHealth), Australia Barat (Healthway), dan Australia Selatan (Foundation SA),” jelas Didik.

Selanjutnya, Ketua InaHEA  dan Penasihat Kebijakan Think Well Global Prof. dr. Hasbullah Thabrany mencoba menjelaskan mengenai implementasi prinsip farmakoekonomi. Terlepas dari sumber pembiayaan, keberlangsungan program JKN juga dipengaruhi oleh  efisiensi penggunaan dana yang tersedia. 

Pemilihan intervensi yang tepat dalam perawatan dan pengobatan pasien peserta JKN menjadi kunci untuk menjaga kran  pembiayaan kesehatan. Terlebih semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan  pelayanan kesehatan pada era JKN ini. 

“Dalam jangka menengah, pemilihan obat-obatan yang efektif dan efisien untuk  menghemat pengeluaran JKN dapat menggunakan prinsip farmakoekonomi. Prinsip ini  merujuk pada perhitungan teliti atas manfaat dan biaya penggunaan suatu obat  berdasarkan hasil uji klinis yang akurat.”

Baca Juga: Bisa Mengurangi Berbagai Risiko Penyakit! Berikut Manfaat Omega-3 untuk Kesehatan Tubuh

“Sebagai contoh, penggunaan farmakoekonomi  digunakan untuk menilai obat infeksi yang paling efektif dengan harga yang paling rendah  untuk dimasukkan ke dalam e-katalog JKN, seperti perbandingan Ciproxin 500 mg sebagai obat paten dan Siprofloksasin 500 mg sebagai obat generik” lanjut Prof. dr. Hasbullah Thabrany.