Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Martin Simanjuntak nampak khawatir jika Ferdy Sambo masih memiliki kekuatan untuk mengendalikan proses hukum. Pasalnya, Sambo dinilai memiliki kekayaan yang bisa jadi membuat persidangan terganggu.

"Tentu masih khawatir, kita tahu seberapa kaya orang ini. Kaya dalam tanda petik karena kekayaannya menurut saya ini perlu diteliti ulang apakah legal atau ilegal," kata Martin dikutip dari Kompas TV, Minggu (27/11).

Menurut Martin, kekayaan Sambo terlihat janggal lantaran keral mengirimkan uang sejumlah Rp 200 juta untuk biaya operasional untuk tiga rumahnya di Kemang, Magelang, dan Saguling. Padahal, gaji sebagai Kadiv Propam Polri tak lebih dari Rp 35 juta per bulan.

"Sebagai contoh bagaimana orang ini bisa memberikan uang kepada ajudan, menurut versi Sambo untuk tiga dapur dan masing-masing Rp 200 juta. Sedangkan dia pendapatannya yang kita tahu hanya Rp 35 juta," tutur Martin.

Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menanggapi isu yang menyebut uang belanja keluarga Ferdy Sambo mencapai Rp 600 juta.

Ia menyebut gak masuk akal bagi perwira kepolisian memiliki belanja bulanan hingga ratusan juta per bulan. Namun, mungkin saja jika polisi memiliki penghasilan lain.

“Baru bisa diterima akal jika ia mempunya penghasilan di luar honor-honor resmi. Di luar tersebut, tidak mungkin bisa membiayai gaya hidup hedonnya,” ujar Bambang.

Bambang menyebut sulit melacak kekayaan asli para pejabat tinggi negara terutama di kepolisian. Ia berkata laporan harta kekayaan penyelengara negara atau LHKPN anggota Polri juga tak dilaporkan sebagaimana mestinya

“Menurut Irjen (Purn) Bekto Suprapto dalam podcast ‘Polisi oh Polisi’ LHKPN itu bohong-bohongan,” pungkasnya.