Arifah Fauzi selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendorong organisasi-organisasi perempuan untuk lebih aktif bersinergi dengan pemerintah dalam upaya memperkuat pemberdayaan perempuan secara menyeluruh dan sistemik.

Ia menyampaikan seruan ini dalam Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Alumni Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) yang digelar baru-baru ini.

Dilansir dari laman Kemenpppa, Menteri Arifah menekankan dalam sambutannya bahwa kolaborasi lintas sektor sangat krusial untuk mempercepat tercapainya kesetaraan gender di berbagai lini kehidupan.

Bahkan, ia juga mengajak IPPNU untuk ikut berperan dalam menyosialisasikan program-program unggulan pemerintah, seperti Ruang Bersama Indonesia (RBI) dan layanan SAPA 129, guna memperluas akses informasi dan layanan perlindungan perempuan hingga ke tingkat keluarga.

“Sudah saatnya kita memastikan bahwa perempuan memiliki ruang yang setara untuk berkontribusi, berkembang, dan mengambil peran strategis dalam seluruh proses pembangunan. Perempuan terbukti memiliki kapasitas, kepemimpinan, dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di lingkup keluarga, komunitas, hingga pengambilan kebijakan publik. Dalam konteks ini, peran Majelis Alumni IPPNU sangat strategis sebagai wadah yang tidak hanya merawat semangat kaderisasi, tetapi juga mendorong perempuan-perempuan muda untuk terus bergerak, belajar, dan mengambil peran nyata dalam pembangunan bangsa,” kata Menteri PPPA di Jakarta dilansir pada Rabu (7/5/2025).

Masih di kesempatan yang sama, Menteri PPPA juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan organisasi keagamaan perempuan dalam menyosialisasikan isu-isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hingga ke unit terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga.

Menurutnya, kolaborasi penting untuk memastikan setiap perempuan, terutama di daerah, memiliki akses terhadap berbagai informasi dan layanan perlindungan yang memadai.

“Mari kita jalin sinergi antara Kemen PPPA dan IPPNU dalam memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak Indonesia. Kolaborasi ini bisa dijalankan melalui program-program prioritas Kementerian PPPA, seperti Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang menyasar masyarakat di tingkat pemerintahan terkecil yakni melalui desa. Melalui program ini, para penggerak di tingkat masyarakat, termasuk kader-kader IPPNU, dapat berpartisipasi. Selain itu, para kader juga dapat ikut serta dalam mensosialisasikan layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 yang memungkinkan perempuan dan anak untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami atau saksikan, sehingga mereka dapat diberikan pendampingan dan pemulihan atas trauma yang dialami,” jelas Menteri PPPA.

Menteri PPPA mengajak para kader dan alumni IPPNU dapat saling berdiskusi untuk mewujudkan ide-ide yang dapat mendukung kemajuan organisasi, kemaslahatan umat, serta berkontribusi nyata bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Alumni IPPNU yakni Safira Machrusah menerangkan empat tantangan yang dihadapi perempuan dan perlu dituntaskan melalui aksi nyata. 

Pertama, masih adanya budaya patriarki yang menciptakan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, kedua terkait ketaksetaraan akses pendidikan, ketiga adanya ketakadian ekonomi dan sosial, dan keempat adalah masalah iliterasi hukum yang menyebabkan perempuan kurang paham akan hak-haknya.

“Musyawarah Nasional pertama Majelis Alumni IPPNU menjadi momentum penting untuk membangun kekuatan kolektif dalam menumbuhkan aliansi gerakan perempuan yang berdaya, berkembang, dan mampu menciptakan perubahan. Pada kegiatan ini, para peserta yang datang dari 15 provinsi di seluruh Indonesia akan membahas berbagai isu dan permasalahan yang relevan dalam kehidupan perempuan. Karena perempuan memiliki peran strategis dalam mencetak generasi mendatang yang berkualitas,” tutur Safira.

Ketua Pengurus Nahdatul Ulama, Ulil Abshar Abdalla menegaskan corak islam yang berkembang di Indonesia ditandai dengan hadirnya perempuan di ruang-ruang sosial dan memberikan dampak pada berbagai bidang.

"Aktivisme perempuan muslimah penting dan perlu ditonjolkan. Terdapat tiga pilar penting dalam aktivisme perempuan diantaranya partisipasi perempuan di ruang ekonomi, aktivisme perempuan di bidang pendidikan, dan aktivisme perempuan di bidang dakwah dan syiar islam. Islam tidak melarang perempuan untuk aktif di dalam ruang-ruang sosial, dan Islam yang berkembang di Indonesia, termasuk di lingkungan Nahdlatul Ulama, mendukung keterlibatan perempuan di berbagai sektor. Mulai dari keterlibatan perempuan bidang pendidikan, ekonomi, kerohanian. Semoga kiprah perempuan di Nahdatul Ulama semakin kuat, semakin baik dan semakin berkualitas,” ungkap Ulil Abshar.