Forum diskusi ini dapat dihadiri oleh pemberi kerja yang telah memiliki karyawan tunanetra serta pemberi kerja yang belum dan diharapkan merekrut karyawan tunanetra agar dapat mengikis kekhawatiran, mispersepsi, dan ketidakpahaman tersebut. 

Bagi Indonesia, mandat yang diberikan Undang-Undang Penyandang Disabilitas kepada pemerintah pun telah sangat jelas. Pemerintah daerah berkewajiban membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) sektor ketenagakerjaan yang bertugas menjembatani dan memfasilitasi pemberi kerja yang diharapkan menerima karyawan tunanetra, dengan tunanetra yang berkeinginan bekerja di sektor formal. 

Mitra Netra, sebagai lembaga yang memberdayakan tunanetra di sektor ketenagakerjaan, memiliki perhatian khusus untuk mendampingi, agar ULD sektor ketenagakerjaan ini dapat  menjalankan tugasnya dengan lebih maksimal. 

Kesadaran masyarakat tentang kebutuhan dan potensi penyandang tunanetra untuk berkarir secara inklusif juga perlu terus dibangun. Masyarakat luas juga memiliki peran untuk membangun lingkungan yang lebih inklusif. 

Bagi tunanetra, dukungan tersebut juga memberikan rasa aman, diterima, dan dicintai, yang penting bagi kesejahteraan psikologis mereka. Pada akhirnya, dengan dukungan berbagai pihak, penyandang tunanetra tidak hanya dapat lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, dan politik, tetapi juga akan memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi untuk memasuki dunia kerja, dan mengembangkan potensi mereka. 

Memberdayakan tunanetra dengan melibatkan mereka secara penuh di pekerjaan sektor formal adalah investasi yang berharga untuk bangsa dan negara. Dengan memiliki pekerjaan, tunanetra akan mandiri secara finansial, tidak tergantung pada bantuan sosial pemerintah, akan menjadi pembayar pajak, yang berarti turut berperan dalam pembiayaan pembangunan negara.