Beauty, kamu tahu nggak di tengah pandemi virus COVID-19 yang mewabah di Indonesia saat ini membuat tingkat perekonomian menurun lho. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang menutup tempat usahanya lantaran tidak stabilnya antara pemasukan dan pengeluarannya. Melihat hal tersebut Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid angkat bicara.

Meutya Hafid meminta kepada Pemerintah agar perusahaan pers dapat dimasukan kedalam kategori industri yang mendapatkan insentif berupa relaksasi pajak saat mewabahnya virus COVID-19. 

Baca Juga: Luar Biasa! TikTok Sumbang Rp100 Miliar untuk Penanganan Virus COVID-19 di Indonesia 

"Pandemi COVID-19 menyebabkan krisis di berbagai bidang dan tidak luput juga bagi industri pers. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa kehadiran pers saat ini justru menjadi krusial untuk diseminasi informasi yang baik," kata Meutya Hafid dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (9/4/2020).

Politisi perempuan Partai Golkar itu menyebut pekerja pers menjadi bagian dari garda terdepan melawan COVID-19. Mereka memberikan informasi yang update dan akurat di tengah gelombang hoaks saat ini. Menurut Meutya Hafid, ada beberapa poin hasil komunikasi DPR dengan Dewan Pers, yang dapat membantu perusahaan pers saat ini diantaranya; penghapusan kewajiban membayar Pph 21, 22, 23 25 selama tahun 2020, penangguhan pembayaran denda-denda pajak terhutang sebelum tahun 2020.

Baca Juga: Update Corona 8 April 2020: Bertambah 218 Kasus! Kini, 2.956 Orang Positif Terinfeksi Virus Corona

"Di samping itu, juga adanya keberpihakan dengan memberikan alokasi diseminasi program dan kinerja pemerintah untuk perusahaan yang terdaftar di Dewan Pers," kata Meutya.

Meutya Hafid juga meminta pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan pers untuk memastikan keberlangsungan hidup perusahaan pers yang kredibel pada saat situasi krisis.