Masyarakat Indonesia mungkin masih belum akrab dengan perjanjian Pre-Nup atau Pra-Nikah, mungkin sebagian akan menganggap bentuk perjanjian ini sebagai orang yang 'pelit'. Padahal adanya perjanjian Pra-Nikah ini bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban pasangan setelah menikah serta dari perceraian atau perpisahan akibat kematian.

Apa Itu Perjanjian Pra-Nikah?

Perjanjian Pra-Nikah dilakukan sebelum berlangsungnya pernikahan dan dilakukan dan disahkan oleh notaris. Isi dari perjanjian Pra-Nikah tidak hanya perihal harta saja, melainkan juga hak talak bagi istri pada situasi tertentu yang sudah didiskusikan. Perjanjian Pra-Nikah juga sejatinya sudah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. 

Melansir dari fino.id, isi perjanjian Pra-Nikah meliputi:

• Hak pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum menikah.
• Pemisahan hutang yang ada sebelum pernikahan, selama pernikahan, setelah perceraian bahkan kematian. 
• Hak kewajiban suami dan istri selama pernikahan.
• Cara mengatur penghasilan masing-masing.
• Tanggung jawab pada anak mulai dari keuangan sampai pendidikan.
• Dan lainnya yang diperlukan. 

Meskipun isi dari perjanjian Pra-Nikah ini diserahkan kembali pada masing-masing pihak, tetap saja tidak boleh melangar hukum, UU, agama, dan kepatutan atau kesusilaan.

Dengan demikian, perjanjian Pra-Nikah sejatinya sangatlah berperan penting karena dapat melindungi pasangan dari tuntutan hukum yang akan terjadi bilamana terdapat perselisihan sampai berujung perceraian.