Menu

Menteri PPPA Ajak Masyarakat Lantang Suarakan Pemberdayaan Wanita dan Ketimpangan Gender

15 September 2021 18:40 WIB
Menteri PPPA Ajak Masyarakat Lantang Suarakan Pemberdayaan Wanita dan Ketimpangan Gender

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dalam acara webinar bertajuk ‘Sejauh Mana Perempuan Berani Bicara Secara Demokratis, yang digelar oleh KB Wirawati Catur Panca, Rabu (15/9/2021). (Riana/HerStory)

HerStory, Bogor —

Guna memperingati Hari Demokrasi Internasional yang jatuh pada hari ini, Rabu (15/9/2021), Keluarga Besar Wirawati Catur Panca (KB WCP) mengadakan webinar bertajuk ‘Sejauh Mana Perempuan Berani Bicara Secara Demokratis’. Dalam sambutannya, Ketua Umum KB WCP, Pia Megananda, mengatakan bahwa suatu negara baru bisa dikatakan negara demokrasi jika melibatkan wanita di segala sektor kehidupan.

Pia menyoroti, pada kenyataannya, keterlibatan wanita di lapangan berbeda. Hambatan culture bagi wanita pun dirasakannya sangat kuat.

“Kita tahu bahwa sistem patriarki begitu mencekam di kehidupan bangsa kita, semua akses di bidang apa saja masih didominasi pleh kaum laki-laki. Wanita selama ini selalu dikondisikan tetap terbelenggu dalam kegiatan domestik maupun unsur reproduksi yang memang sudah jadi kodratnya. Wanita masih termajinalkan, masih belum dapat kesempatan yang sama dengan laki-laki. Misalnya akses pendidikan, kesehatan, dan akses untuk berkarya. Ini membuat banyak wanita masih gamang untuk tampil di ruang publik,” papar Pia, sebagimana dipantau HerStory, Rabu (15/9/2021).

Karenanya, kata Pia, lewat acara webinar ini diharapkan wanita bisa berani untuk bicara secara demokratis dan bisa memperjuangkan hak-hak mereka sendiri.

Menurutnya, peran wanita sebagai ibu itu sangat penting karena melahirkan generasi penerus yang sehat dan tangguh, serta pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Ia pun berharap, wanita diberi kebebasan untuk bergerak di ranah publik.

“Semoga perempuan Indonesia bisa mengaktualisasikan dirinya sesuai kapasitasnya. Dan yang paling penting sebagai anak bangsa, perempuan harus diberikan hak yang sama untuk berpartisipasi mengisi pembangunan nasional,” harapnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, pun menyampaikan apresiasi setinggi-tinggi kepada Keluarga Besar Wirawati Catur Panca (KB WCP) yang selalu konsisten mendukung pemerintah dalam upaya nyata pemberdayaan wanita dan pemberdayaan anak Indonesia.

Dan terkait peringatan Hari Demokrasi Internasional ini, Menteri PPPA mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia yang jumlahnya lebih dari 270 juta jiwa dan hampir setengahnya adalah wanita. Dengan begitu tak mengherankan jika pelaksanaan demokrasi Indonesia terutama yang melibatkan wanita tidak hanya berpengaruh pada kemajuan bangsa, saja tetapi juga dunia.

Namun pada kenyataannya, kata Menteri PPPA, demokrasi bukanlah sekedar mekanisme formal seperti pelaksanaan pemilu dan pembentukan sistem pemerintahan atau parlemen. Lebih jauh, demokrasi pada tataran substansial harus dapat memastikan adanya kepercayaan, keterwakilan, dan optimisme masyarakat terhadap para pemegang kekuasaan.

“Dan, pelaksanaan demokrasi merupakan pemenuhan hak asasi manusia yg tercantum secara jelas dalam komitmen negara dalam sila ke-4 pancasila serta kosntitusi UUD 1945,” ujarnya.

Menteri PPPA juga bilang, kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan menyuarakan pendapat harus dipandang sebagai cara untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera. Sayangnya, kata dia, wanita masih dikategorikan sebagai kelompok rentan yang mengalami hambatan dalam pemenuhan hak-hak dasarnya termasuk berpartisipasi dalam pembangunan.

“Wanita ini selalu dianggap lemah karena konstruksi sosial patriarki yang menyebabkan stigmatisasi, stereotip, marjinalisasi, hingga diskriminasi bagi perempuan,” imbuhnya.

Bintang pun menyoroti, saat ini masih ada kesenjangan dalam keterwakilan suara wanita. Dan menurutnya, itu bukan hanya asumsi belaka. Pasalnya, indeks pemberdayaan gender yang mengukur peran aktif perempuan dalam pembangunan masih menunjukan angka 75,57.

Kata dia, berbagai kemajuan memang sudah dirasakan keterwakilan wanita dalam pemerintahan, terutama di tingkat pusat, kabupaten/kota, dan daerah.  Saat ini, Ketua DPR RI pun adalah seoarang wanita. Keterwakilan perempuan yang melebihi target 30% juga sudah terwujud pada DPD, DPRD, di 25 kabupaten/kota. Sayangnya, keterwakilan wanita ini belum merata dapat dirasakan terutama di tingkat akar rumput.

“Dari sekitar 74 ribu lebih desa di Indoensia hanya sekitar 5% kepala desanya adalah seorang wanita,” terangnya.

Lebih lanjut, Bintang pun memaparkan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh KemenPPPA dimulai dari tingkat pemerintahan terkecil, yaitu di tingkat desa, diantaranya melalui inisiasi desa ramah wanita dan anak yang bekerjasama dengan KemenPDDT. KemenPPPA juga menginisiasi terselenggaranya pelatihan wanita pedesaan yang mendorong prinsip-prinsip keutamaan gender pemberrdayaan wanita yang diintegrasikan di pembangunan di tingkat desa.

“Karenanya, marilah bersama-sama kita lawan definisi bias gender yang begitu kuat dan mengakar ini, yang terintegrasi bahkan ternormalisasi dalam berbagai kebiasaan dan budaya. Misalnya anggapan bahwa peran wanita hanya sebatas dalam ranah domestik saja, Jelas hal ini menyebabkan kesenjangan gender akan semakin melebar, kesenjangan yang mempengaruhi kualitas hidup setengah dari populasi bangsa. Wanita yang merupakan advokat terbaik bagi kaumnya harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dan menjadi pemimpin,” tegas Bintang.

Tidak hanya sampai disitu, lanjut dia, kemajuan dari wanita menjadi syarat terciptanya pembangunan dunia yang berkelanjutan. Untuk itu ia pun berharap, baik wanita maupun pria berkewajiban untuk mengubahkanya.

“Suarakanlah apa itu ketimpangan gender, serta kondisi-kondisi bias gender. Suarakan pula manfaat kesetaraan gender bagi seluruh lapisan masyarkat. Berikan kesempatan bagi wanita untuk bersuara, berkarya dan memimpin. Tentunya ini dapat kita mulai dari lingkungan kecil, mulai dari lingkungan keluarga, pertemanan, lingkungan sekitar, hingga organisasi  maupun institusi,” tandasnya.

“Terakhir, saya sekali lagi mengucapkan selamat Hari Demokrasi Internasional, dan semoga ke depannya pelaksanaan demokrasi di Indonesia makin mengedepankan kesetaraan, keadilan,  kepentingan semua pihak tanpa terkecuali. Sehingga kesuksesan Indonesia dalam mempersatukan warga negaranya dengan berbagai latar belakang suku, agama, RAS, dan antar golongan semakin menginspirasi dunia,” pungkas Bintang.

Baca Juga: Banyak Wanita Jadi Korban Diskriminasi di Tempat Kerja, Ripy Mangkusoebroto Punya Solusinya Nih Beauty!

Baca Juga: PMSM dan Binus University Gelar Diskusi Ciptakan Lingkungan Kerja Makin Kondusif dan Bebas Diskriminasi, Gimana Cara Mencapainya?

Ketinggalan informasi bikin kamu insecure, Beauty. Yuk, ikuti artikel terbaru HerStory dengan klik tombol bintang di Google News.

Artikel Pilihan