Ketika berbicara tentang ekonomi dan melihat fenomena di Indonesia bahwa dunia kerja masih didominasi oleh kaum pria. Di samping itu, para wanita sering kali menemukan kesulitan untuk bisa menduduki posisi atau jabatan strategis yang lebih tinggi. Untuk itu, hal tersebut biasanya disebut dengann fenomena glass ceiling atau atap kaca. Sementara itu, para pria akan memperoleh kemudahan dalam menduduki posisi strategis di perusahaaan atau organisasi.

Selain itu, wanita juga mendapatkan tuntutan atau peran domestik di rumah, yang beberapa orang beranggapan bahwa hal ini ‘menghambat’ para wanita untuk berkarier. Namun, fenomena ini terbantahkan oleh beberapa narasumber yang hadir dalam acara Webinar HerStory bertajuk Breaking the Glass Ceiling: Women Leaders on Economic Empowerment pada Senin (18/4/2022).

“Kenaikan pertumbuhan ekonomi belum setara dengan angka ketimpangan gender. Pasalnya, angka ketimpangan gender masih tinggi di Indonesia, meskipun angkanya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun,” kata Clara Aprilia Sukandar selaku Pemimpin Redaksi HerStory.co.id.

“Berdasarkan data dari BPS, indeks ketimpangan gender (IKG) dan data gender Inequality Index (GII) dari UNDP, ketimpangan gender masih terjadi karena kelompok penduduk pria dan wanita belum memiliki akses yang sama atau setara untuk berperan dalam pembangunan. Indikator ini diukur dari aspek kesehatan, peemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja,” lanjutnya.

Clara juga menjelaskan bahwa dalam ekonomi, glass ceiling merupakan metafora yang mengacu pada situasi di mana kemajuan orang yang sejatinya memenuhi syarat dalam hierarki organisasi dibatasi pada tingkat yang lebih rendah karena beberapa bentuk diskriminasi, paling umum seksisme atau rasisme. Fenomena glass ceiling umumnya terjadi pada perempuan dan kelompok minoritas lain, seperti orang dengan disabilitas.

Bintang Puspayoga selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang turut hadir dalam Webinar HerStory mengungkapkan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk perempuan dan anak telah diamatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.