Artis penuh sensasi, Nikita Mirzani memang seringkali diketahui ribut di media sosial. Bahkan Nikita sendiri mengakui dan sadar jika ia sering cari masalah di medsos.

Karena hal tersebut, netizen memanggil Nikita sebagai ratu huru-hara. Melalui video YouTube Atiek Nur Wahyuni, Nikita mengatakan bahwa panggilan ratu huru-hara dibuat karena ia sering ribut di media sosial.

“Huru-hara itu kan diberikan dari netizen karena tukang cari ribut selalu ada masalah,” jawab Nikita saat ditanyakan Atiek mengenai panggilan ratu huru-hara tersebut.

Menurut Nikita, julukan tersebut sama sekali enggak masalah. Bahkan ia mengatakan bahwa julukan yang diberikan oleh netizen sebagai berkah dan memberikan keuntungan. Apalagi profesinya sebagai artis akan memberikan karakter tersendiri baginya.

“Karena kehuru-huraan itu bisa membuat Niki membangun rumah, menyekolahkan anak Niki, terus karyawan yang ikut sama Niki enggak kekurangan apapun, enggak ada masalah sih,” ujarnya.

Janda tiga anak ini juga mengatakan bahwa netizen sangat menyukai keributan.

“Sebetulnya kalau Niki pelajari, Netizen Indonesia suka sama keributan cuma kadang mereka suka denial karena ketika artis si A aku sikat, followersnya enggak seneng,” jelas Nikita.

Nikita mengatakan bahwa masih banyak orang yang memiliki sikap lebih parah darinya. Namun, Nikita sendiri memang lebih berani untuk menyuarakan pendapatnya.

Mendengar penjelasan tersebut, Atiek bertanya kepada Nikita apakah ia enggak takut dengan UU ITE yang dapat membuatnya terkena hukuman..

“Kamu suka vokal di sosial media, kamu enggak takut sama undang-undang ITE?” tanya Atiek.

“Aku udah belajar sih buk,” jawab Nikita.

Diketahui jika sebelumnya Nikita sempat terkena beberapa kasus yang melaporkan dirinya. Dari sinilah ia belajar mengenai UU ITE.

“Karena beberapa waktu yang lalu aku sering dilaporin gara-gara ITE, jadi aku udah belajar sedikit-sedikit,” pungkasnya.

Baca Juga: Dapat Julukan Wanita Amazon, Nikita Mirzani: Enggak Masalah Kok..

Bahkan belum lama ini Nikita sempat mengkritik Puan Maharani dan kebijakan Gubernur DKI Jakarta.