Sebagai pembeda dengan bank umum, OJK menetapkan enam persyaratan bagi bank agar dapat disebut sebagai bank digital.

Pertama, memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah.Kedua, memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang prudent dan berkesinambungan.

Ketiga, memiliki manajemen risiko secara memadai. Keempat, memenuhi aspek tata kelola termasuk pemenuhan direksi yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.

Lalu, syarat kelima dan keenam adalah menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah dan memberikan upaya yang kontributif terhadap perkembangan ekosistem keuangan digital dan/atau inklusi keuangan.

Heru juga mengatakan, peraturan lama pendirian bank baru modal minimalnya Rp 3 triliun. Tapi OJK menilai, saat ini peraturan tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi industri perbankan saat ini. Di tengah era digitalisasi, modal inti bank baru harus besar karena sesuai dengan perkembangan industri yang semakin pesat.

"Layanan digital kan juga membutuhkan modal yang cukup kuat, termasuk pendirian bank baru yang sesuai dengan sisi permodalannya," kata Heru.

Dalam catatan OJK sendiri, sedikitnya ada 7 bank dalam proses go-digital yakni Bank BCA Digital, BRI Agroniaga, Bank Neo Commerce, Bank Capital, Bank Harda Internasional, Bank QNB Indonesia, dan KEB HanaBank. 

Selain itu, ada 5 yang mengaku sudah menjadi bank digital, di antaranya Bank Jago, Jenius dari Bank BTPN, Wokee dari Bank Bukopin, Digibank dari Bank DBS, dan TMRW dari Bank UOB.