Pada kesempatan yang sama, dr. Elvieda Sariwati, M.Epid, Plt. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengatakan, di Indonesia sendiri, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar, tren Penyakit Ginjal Kronik terlihat mengalami peningkatan dari 0,2% pada tahun 2013 menjadi 0,38% pada tahun2018.

Berdasarkan data IHME Global Burden of Diseases tahun 2019, sambung dr. Elvieda, penyakit Ginjal Kronik masuk dalam 10 besar penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2020, pembiayaan bagi penderita Gagal Ginjal mencapai 2,24 trilyun rupiah dari 20 trilyun rupiah yang digunakan untuk total pembiayaan penyakit katastropik.

“Adapun, strategi pencegahan dan pengendalian penyakit ginjal kronik meliputi promosi Kesehatan atau edukasi, pencegahan primer pada sasaran populasi sehat dan berisiko, pencegahan sekunder dilakukan pada sasaran populasi penyandang penyakit tidak menular seperti Hipertensi, Diabetes Melitus, Obesitas dan penyakit tidak menular lainnya melalui upaya deteksi dini dan tatalaksana kasus untuk mencegah komplikasinya seperti PGK ini,” tambahnya.

Selanjutnya, Direktur Utama Dewan Direksi BPJS Kesehatan, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc., Ph.D menyampaikan, penyakit Gagal Ginjal Kronik merupakan salah satu penyakit kronis yang dapat menyebabkan pembiayaan katastropik bagi para penderitanya.

Menurutnya, sampai dengan saat ini mencapai 6,9 juta kasus pertahun dengan 238 ribu sampai dengan 405 ribu jiwa yang telah mendapatkan pelayanan dengan diagnosa gagal ginjal yang pembiayaannya dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional dengan biaya berkisar 4,3 s.d. 7,5 Triliyun setiap tahunnya. Sedangkan, untuk pelayanan HD sendiri setidaknya 6 juta kasus telah dilayanin dan dijamin oleh BPJS Kesehatan melalui Progran JKN pada tahun 2021 dengan biaya 4,7 Triliyun.

“BPJS Kesehatan saat ini telah mengimplementasikan simplifikasi rujukan bagi para peserta yang mendapatkan layanan kesehatan haemodialisa bagi peserta gagal ginjal kronis serta layanan transfusi dan pemberian obat rutin bagi peserta yang menderita thalassemia dan haemofilia. Peserta mendapatkan kemudahan dengan langsung mengakses pelayanan rujukan tingkat lanjutan dimana ia dilayani,” tambahnya.

dr. Ali Ghufron mengatakan, BPJS Kesehatan sendiri berkomitmen untuk dapat terus-menerus bekerja, berinovasi, dan berkolaborasi lebih baik lagi dengan semua stakeholder.

“Karena kami yakin bahwa keberhasilan program JKN ini adalah keberhasilan semua pihak, karena JKN adalah milik kita bersama,” tandasnya.

Semantara itu, Tony Richard Samosir, Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menjelaskan, untuk dapat hidup berkualitas dengan PGK, pasien harus dapat tetap berperan dalam kehidupannya. Peran dalam hidup ini diartikan sebagai kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas hidup yang bermakna, diantaranya bekerja, belajar, bertanggung jawab pada keluarga, berpergian, berolahraga, beraktivitas sosial dan berekreasi, dan lainnya.

Selain itu, pasien dan pendampingnya harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan serta harus mengerti mengenai konsekuensi yang muncul akibat keputusan tersebut.

“Pendekatan berbasis kekuatan bertujuan untuk membentuk ketahanan diantara pasien- pasien PGK dengan meningkatkan hubungan sosial antar pasien. Hal ini dapat dicapai dengan misalnya membentuk kelompok pasien penyakit ginjal dan memberikan dukungan berupa edukasi dan evaluasi pemahaman berkala terhadap penyakitnya, dukungan moral antar sesama pasien. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan kepercayaan diri pasien dalam membuat keputusan akan modalitas pengobatannya. Selain itu, pengobatan terhadap aspek kejiwaan akibat kondisi penyakit ginjalnya seperti gangguan cemas, depresi, gangguan tidur, dan stres juga harus diberikan demi mengoptimalkan peran pasien dalam kehidupannya,” tutupnya.

Baca Juga: Olahraga Ringan Bisa Cegah Diabetes, Ini Faktanya

Baca Juga: Bencana Sumatera, Terapi Insulin Jadi Penopang Hidup