Di tengah kerentanan PRT berhadapan dengan kekerasan, diskriminasi, dan pemiskinan, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap PRT melalui Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) mendesak untuk segera dibahas dan disahkan.

Komnas Perempuan berpandangan, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap PRT akan menguntungkan banyak pihak yaitu PRT sendiri, Pemberi Kerja dan ekonomi Negara pada umumnya. Tak ada ruginya sama sekali bagi DPR-RI dan Pemerintah untuk segera mengakui dan melindungi PRT melalui Undang-Undang.

Sebaliknya, kepastian hukum, perlindungan terhadap kedua belah pihak (Pemberi Kerja dan PRT), serta afirmasi terhadap kerja rumah tangga sebagai pekerjaan dan sumber ekonomi rumah tangga melalui Undang-Undang Perlindungan PRT, akan membawa manfaat dan keuntungan bagi semua.

Pada peringatan Hari PRT Nasional 2021 ini, Komnas Perempuan kembali mengingatkan bahwa kehadiran Undang-Undang Perlindungan PRT merupakan bagian dari wujud tanggung jawab negara. Pada Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional, Komnas Perempuan merekomendasikan:

Mendorong DPR RI untuk menetapkan RUU Perlindungan PRT sebagai Prioritas Prolegnas 2021 dan RUU Inisiatif DPR, membahas dan mengesahkan RUU ini. Pengakuan dan Perlindungan PRT melalui undang-undang akan memberikan kepastian hukum, perlindungan dan pemenuhan hak konstitusi kaum perempuan khususnya PRT dan Pemberi Kerja. Pada masa pandemi, perlindungan PRT sangat mendesak untuk segera diwujudkan guna mengurangi kerentanan dan segala bentuk kekerasan, penyiksaan dan perdagangan manusia;

1. Mendorong setiap Fraksi di Badan Legislasi DPR RI untuk terus berkomitmen, berpihak dan berupaya dalam melindungi warga negara khususnya perempuan PRT. RUU ini menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan serta mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan semangat gotong royong yang menjadi nilai bangsa Indonesia;