Dari 2.400 rumah tangga peserta survei yang tersebar di 34 provinsi, 1 dari 2 di antaranya masih melaporkan adanya penurunan pendapatan di Bulan Januari 2021. 

Hal ini menunjukkan masih banyaknya rumah tangga yang belum mampu sepenuhnya beradaptasi dengan situasi “kenormalan baru”, sebagai akibat dari perubahan sosial dan ekonomi selama pandemi.

Laporan hasil survei berjudul “Dampak Sosial dan Ekonomi Pandemi COVID-19 terhadap Rumah Tangga di Indonesia: Hasil dari Tiga Putaran Survei Pemantauan”, mengungkapkan bahwa masih terdapat kerentanan ketenagakerjaan, pekerjaan, pendapatan, kemampuan bertahan menghadapi guncangan, jangkauan perlindungan sosial, dan akses terhadap layanan kesehatan serta imunisasi.

Survei yang diinisiasi oleh UNICEF bekerja sama dengan UNDP, Kemitraan Australia Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi (PROSPERA) dan the SMERU Research Institute dari bulan Desember 2020 hingga Januari 2021 ini melibatkan wawancara menggunakan teknologi IVR (Interactive Voice Response) untuk meminimalkan risiko penyebaran COVID-19.

“Anak-anak terdampak pandemi secara tidak proporsional, dimana 70 persen rumah tangga dengan anak mengalami hambatan berkepanjangan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, 45 persen rumah tangga dengan anak kesulitan dalam memenuhi makanan bergizi cukup untuk anak-anak mereka”, ungkap Robert Gass Perwakilan UNICEF Indonesia pada Jumat (10/12/2021).

“Laporan hasil tiga putaran survei pemantauan cepat ini juga cukup jelas menemukan bahwa rumah tangga yang mendapat bantuan sosial dari pemerintah lebih mampu menahan guncangan ekonomi yang timbul selama pandemi,” sambungnya.

Senada, Sophie Kemkhadze selaku Wakil Kepala Perwakilan UNDP Indonesia juga mengungkapkan bahwa studi ini memberikan petunjuk terkait dampak pandemi.

“Meski kondisi perekonomian semakin membaik, pemulihan sebagian rumah tangga bersifat rapuh dan enggak merata. Akses terhadap bantuan sosial yang tepat waktu dapat mengurangi risiko dampak negatif berkepanjangan bagi keluarga Indonesia," terangnya.

Terdapat enam poin kebijakan yang diusulkan bagi para pembuat kebijakan yang relevan dengan situasi dan hasil temuan survei. Pertama, bantuan sosial harus terus dilanjutkan dengan mengutamakan keluarga dengan anak. 

Kedua, memadukan bantuan tunai dengan pemenuhan kebutuhan akses kesehatan dan pangan, sehingga pemenuhan gizi tercukupi dan terjadi peningkatan dalam kesehatan.

Ketiga, mendorong perlindungan bagi pekerja dengan cara subsidi upah langsung, pelatihan, dan lainnya sehingga mengurangi angka pemutusan hubungan kerja (PHK).